Ini Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023

ZONALITERASI.ID – DPRD Kabupaten Pangandaran menyampaikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2023. Acara digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pangandaran, Kamis, 28 Maret 2024.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, pihaknya mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Menurut Asep, ruang lingkup LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang meliputi:

a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari:

1) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;

2) Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan

3) Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang terdiri dari:

1) Capaian kinerja atas tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan

2) Capaian kinerja atas tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi.

3. Dalam hal kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, sebagian besar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja.

4. Dalam hal pemerintah daerah menemukan kesulitan atau permasalahan, pada umumnya dapat diatasi dengan baik meskipun belum optimal dalam memberikan solusi pemecahan masalah.

Rekomendasi

Selanjutnya Asep mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang diharapkan menjadi lebih baik sehingga panitia khusus menyampaikan rekomendasi untuk diimplementasikan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Memperbaiki manajemen pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah karena berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa realisasi PAD masih belum optimal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah identifikasi faktor penyebab, menganalisis permasalahan, dan mencari solusi yang tepat.

2. Proporsionalitas dalam penetapan plafon anggaran perlu mendapatkan perhatian dengan mempertimbangkan realisasi anggaran dan capaian target kinerja masing-masing perangkat daerah.

3. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja.

4. Terhadap perangkat daerah yang tidak optimal merealisasikan anggaran, agar mendapatkan teguran sehingga target kinerja serta program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai perencanaan.

5. Capaian target kinerja yang tinggi oleh setiap perangkat daerah, sebaiknya didukung ketersediaan anggaran dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sehingga pencapaian target kinerja berbanding lurus dengan penyerapan anggaran.

6. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi komitmen pemerintah daerah agar ada kenaikan signifikan setiap tahunnya.

7. Penurunan angka kemiskinan agar tetap menjadi komitmen pemerintah daerah sehingga kesejahateraan dirasakan seluruh warga masyarakat.

8. Angka pengangguran di Kabupaten Pangandaran lebih rendah dibanding beberapa kabupaten di Jawa Barat tetapi seiring peningkatan angkatan kerja dan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu memperluas kesempatan kerja terutama di bidang kepariwisataan dan pemberdayaan UMKM. ***