ZONALITERASI.ID – Sastra Indonesia gagap dalam menggali persoalan-persoalan agama, masalah-masalah suku dan ras, dan juga perasaan tidak nyaman untuk mengeksplorasi politik kepentingan golongan-golongan. Padahal, sastra sebagai suatu ekspresi seni berpeluang mempersoalkan berbagai peristiwa di dunia nyata, salah satunya adalah persoalan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Pernyataan itu disampaikan dosen Departemen Sastra dan Bahasa, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Aprinus Salam, dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Sastra, di Balai Senat UGM, Selasa, 29 April 2025.
Dalam upacara pengukuhan ini Aprinus membacakan pidatonya yang berjudul “Sastra, SARA, dan Politik Salah Paham”.
“Kondisi ini diduga muncul karena adanya semacam kelatahan sekaligus ketakutan yang telah tertanam sejak lama,” kata Aprinus.
Aprinus mencontohkan beberapa karya yang kandungan SARA yakni pada novel Salah Asuhan yang pada draf awalnya disebut menyinggung ras Barat (Belanda). Lalu, karya sastra yang dilarang pada masa Orde Baru seperti yang dihadapi tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer.
“Negara takut terhadap adanya sastra membongkar dan memperlihatkan implikasi-implikasi ideologis yang dipraktikkan secara keliru oleh kekuasaan,” ujarnya.
Kata Aprinus, novel seperti Bumi Manusia berhasil menunjukkan rasisme kolonial, feodalisme, ketimpangan gender, dan kapitalisme dan menggiring pembaca agar bertahan dalam rasionalisme yang lebih manusiawi dalam dunia yang setara. Hal ini, menurutnya, tidak disukai oleh kekuasaan yang dominan sebab dapat melemahkan kekuasaannya.
“Karena itulah sebabnya sastra yang dianggap mempersoalkan SARA dianggap membahayakan negara. Jika membahayakan negara, karya tersebut dilarang beredar,” paparnya.
Menurut Aprinus, upaya negara melakukan pelarangan kandungan unsur SARA dalam karya sastra bukan lagi atas nama keamanan bangsa dan negara, tetapi lebih-lebih atas nama keamanan dan kepentingan kekuasaan politik tertentu.
“Negara yang benar tidak mungkin membiarkan masyarakat hidup dalam kesalahpahaman. Akan tetapi, kekuasaan akan terus melanggengkan kekuasaanya,” imbuhnya.
Ia menuturkan, proses-proses yang berjalan memang berat utamanya dengan media sosial yang gamblang meramaikan demokratisasi. Dalam konteks ini, bukan karena negara melakukan pelonggaran atau mencoba demokratis, tetapi pemerintah juga semakin tidak paham bagaimana sastra bekerja dan menjadi ajang dan ruang pencarian kebenaran supaya sastrawan dan masyarakat juga semakin cerdas.
“Ke depannya saya berharap agar tidak perlu ada lagi syarat ‘tidak boleh menyinggung SARA’ dalam lomba sastra sebab sastra terus menghasut, bersama-sama dalam pencarian menuju dan menjaga kebenaran,” pungkas Aprinus. ***
Sumber: ugm.ac.id
