ZONALITERASI.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengirim anak-anak ‘bermasalah’ ke barak TNI dan Polri untuk dididik secara militer. Dedi menyampaikan rencana ini saat HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya pada Jumat, 25 April 2025.
“Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya nggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan diserahkan ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek polisi. Setuju enggak?” kata Dedi, dilansir dari Tempo.co, Selasa, 6 Mei 2025.
Menurut Dedi, pendidikan itu khusus bagi anak-anak yang tergolong ‘nakal’ dengan berperilaku seperti anggota geng motor, tawuran, minum-minuman beralkohol, kecanduan gim daring atau bolos sekolah.
Guna menyelesaikan permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran pendidikan militer anak-anak tersebut selama enam bulan hingga satu tahun. Setelah perilaku mereka ‘kembali’ baik baru dipulangkan ke orang tua masing-masing.
“Nanti udah baik baru dibalikin ke orang tuanya,” kata Dedi.
Ia memastikan anak-anak yang masuk wajib militer tidak kehilangan status pelajar dan tetap hidup seperti biasa. Hal yang membedakan adalah mengubah pola hidup, disiplin, dan kebiasaan.
Selain itu, bagi anak-anak muslim diajarkan puasa Senin-Kamis atau mengaji ba’da magrib. Orang tua dilibatkan dalam pendidikan ini dalam hal membuat surat pernyataan dan mengantar anak-anak mereka masuk barak.
Wamendikdasmen: Bukan Solusi
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menilai wacana untuk mengirim anak-anak ‘bermasalah’ ke barak TNI dan Polri bukanlah solusi.
Ia menuturkan, penyelesaian permasalahan anak-anak ‘nakal’ harus melalui pendekatan edukatif.
“Nanti malah konotasinya kurang baik. Kok militerisasi di dalam pendidikan Indonesia?” kata Atip.
Ia menambahkan, selama ini Kemendikdasmen sudah memiliki mekanisme sendiri dalam menangani kasus serupa.
“Kami sudah punya mekanisme yaitu dengan guru-guru bimbingan konseling (BK). Jadi, untuk menangani persoalan, masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, termasuk di dalamnya yang disebut kenakalan siswa, itu ditangani oleh guru BK,” kata Atip.
Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, perlu pengkajian secara menyeluruh atas usulan Dedi Mulyadi ini.
“Hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang,” ujar Dasco, di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025.
“Pengkajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas rencana program tersebut karena berbagai faktor. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda,” tambah Dasco. ***
