ZONALITERASI.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki peran penting dalam lanskap pendidikan di Indonesia.
Berbeda dengan banyak institusi lain yang bertransformasi dari IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) menjadi universitas umum, UPI tetap mempertahankan identitas sebagai lembaga pendidikan.
“Hal tersebut mencerminkan komitmen yang kuat terhadap misi mencerdaskan kehidupan bangsa, di tengah kompleksnya tantangan pendidikan di Indonesia,” kata Haedar, usai menghadiri Pelantikan Rektor UPI Periode 2025-2030, di Gedung Achmad Sanusi, Jalan Dr. Setiabudhi 229 Bandung, Senin, 16 Juni 2025.
Haedar mengungkapkan, UPI memiliki peran strategis di Indonesia karena merupakan universitas yang konsisten mengusung bidang pendidikan. UPI, lanjutnya, diprediksi mampu menjadi perguruan tinggi berkelas di Asia.
“UPI terlihat kini sudah berorientasi kepada keunggulan. Tampaknya, UPI akan menjadi perguruan tinggi berkelas internasional. Rektor baru ini punya semangat untuk keunggulan dan dunia pendidikan menjadi pencerah bangsa,” ujarnya.
Selanjutnya Haedar menuturkan, Indonesia masih punya tiga problem yang besar, yaitu indeks pembangunan manusia masih rendah, daya saing bangsa kita masih rendah, dan IQ bangsa kita masih di bawah standar global. Untuk itu ia mengingatkan agar tidak lengah, dan merasa bahwa pendidikan Indonesia sudah baik. Padahal, tantangan pendidikan di Indonesia masih berat.
Keadilan Pendidikan bagi Sekolah Negeri dan Swasta
Sementara itu, saat berbicara dalam Sidang Pleno Terbuka Pelantikan Rektor UPI periode 2025-2030, Haedar menuturkan, mengelola sebuah institusi pendidikan di Indonesia ini tidak mudah. Maka diperlukan perhatian yang serius dan sudut pandangan yang komprehensif dalam membuat sebuah kebijakan tentang pendidikan.
“Padahal Indonesia pada 2045 ingin menjadi Generasi Emas,” katanya.
Menurut Haedar, melihat kompleksnya peta sosiologis pendidikan Indonesia, menjadikan kebijakan yang diambil untuk bidang pendidikan harus secara komprehensif. Peta sosiologis ini menjadikan amat susah jika pendidikan sifatnya top down.
Peta sosiologis masyarakat yang begitu heterogen menjadikan pendidikan Indonesia unik, sebab tak sedikit institusi pendidikan diselenggarakan oleh pihak swasta baik yang basicnya agama atau lainnya untuk memberikan kemaslahatan bagi sesama.
“Ini menjadikan kebijakan negara tidak bisa otoritatif semata, karena peta pendidikan masyarakat berkaitan dengan perkembangan peta demografi di Indonesia,” imbuhnya.
Haedar mengingatkan kepada semua pihak, terlebih para pemangku kebijakan supaya tidak lengah dan merasa pendidikan Indonesia sudah maju. Sebab sampai saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga.
“Maka kita harus melipatgandakan usaha, kebijakan, langkah yang super. Bahkan menurut saya extraordinary dari negara maupun swasta,” terangnya.
Selain itu, Haedar mengingatkan bahwa pendidikan Indonesia ini dibangun di atas dua dasar yaitu negeri sebagai representasi pemerintah dan swasta termasuk Muhammadiyah serta ormas keagamaan lain yang mengambil peran di situ.
Bahkan pendidikan swasta telah diselenggarakan untuk memajukan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan – kemudian swasta juga menyelenggarakan pendidikan di kawasan-kawasan 3T.
“Oleh karena itu, jika orientasi kebijakan pemerintah hanya pada institusi pendidikan negeri semata tentu akan memperberat tugas untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa terkecuali,” tandasnya. (des)***
