Kadisdik Cimahi: PTM tak Akan Digelar jika Semua Guru Belum Divaksin

maxresdefault 1 980x400 1
Kadisdik Kota Cimahi, Harjono, (Foto: Istimewa).

ZONALITERASI.ID – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Harjono, menegaskan, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Cimahi tak akan digelar jika semua guru belum divaksinasi.

Syarat lain yang juga dijadikan pegangan Disdik yaitu sekolah melengkapi prasyarat PTM terbatas dan izin dari orang tua.

“Rencananya, di bulan Juni akan simulasi PTM terbatas. Setelah daftar periksa dilengkapi, guru divaksin, izin orang tua ada. Simulasinya latihan anak-anak masuk sekolah, belum ada pembelajaran. Baru Juli sudah melakukan PTM terbatas,” kata Harjono, dikutip Jabarekspres.com, Jumat (2/4/2021).

Menurut Harjono, untuk menggelar PTM terbatas pihaknya segera mengajukan nota dinas di Plt. Wali Kota Cimahi sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan COVID-19.

“Mudah-mudahan hari ini, (Rabu, 31 Maret 2021) bisa mengajukan nota dinas ke Wali Kota, karena yang memutuskan PTM terbatas bisa berjalan atau tidak adalah Ketua Satgas Covid-19,” ujarnya.

4.658 Guru

Menurut Harjono, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 4.658 guru dan tenaga pendidik untuk menjalani vaksinasi Covid-19 sebagai persiapan menghadapi PTM terbatas Juli 2021.

Dari jumlah tersebut sebanyak 3.090 orang guru dan tenaga pendidik sudah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis I dan II.

Sementara sisanya baru menjalani vaksinasi dosis tahap I. Selanjunya, untuk vaksinasi dosis tahap II menunggu interval 28 hari setelah tahap I.

“Pelaksanaan vaksinasinya itu tiga gelombang, gelombang satu 200 orang, yang kedua 1.894, dan ketiga 996. Jumlah itu sudah vaksinasi dosis II. Sisanya 1.568 dosis keduanya nanti 21 April karena ada perubahan interval dari 14 hari jadi 28 hari,” sebut Harjono.

Dikatakannya, dari 4.658 guru yang diusulkan untuk menerima vaksinasi Covid-19 tidak semuanya bisa menjalani vaksinasi karena beberapa faktor terutama kesehatan.

“Dari yang diusulkan tidak semua bisa divaksin karena ada yang komorbid, ada yang lagi hamil, program hamil, dan penyintas karena baru sembuh. Jumlah yang tidak bisa divaksin itu sedang dikumpulkan, nanti dipisahkan dengan yang menunda vaksin karena minggu berikutnya bisa divaksin,” terang Harjono.

Sementara untuk guru SMA/SMK dan MA serta MTs pihaknya meminta data dari Kantor Cabang Dinas (KCD) dan Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu karena SMA/SMK kewenangannya ada di bawah Provinsi Jawa Barat.

“Untuk SMA/SMK sudah minta data by name by address ke KCD 7 termasuk ke Kemenag. Dr KCD itu untuk SMA/SMK ada 500 orang, dari MA dan MTs baru 600. Estimasi SMA/SMK itu 1200 orang. Nanti angkanya disampaikan ke Dinas Kesehatan karena targetnya semua guru itu bulan Juni sudah divaksinasi,” pungkas Hrjono. (haf)***

Respon (172)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *