Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim, Ini Respons UPI

partere 750x400 3
Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, (Foto: Istimewa).

ZONALITERASI.ID- Kebijakan Kampus Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat respons dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Diketahui, sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim menggagas Kampus Merdeka yang antara lain terkait mulai pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengambil tiga semester di luar program studi (prodi) hingga pembukaan prodi baru.

Direktur Direktorat Akamedik UPI, Asep Supriatna, mengatakan, kebijakan bagi mahasiswa mengambil waktu kuliah untuk magang atau kuliah di luar prodi merupakan hal yang biasa dilakukan.

“Untuk mekanismenya, kan bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan tempat. Tentu saja yang paling bagus, kita punya data industri yang mahasiswa bisa gunakan. Jumlah mahasiswa UPI ada 40 ribu, satu angkatan 10 ribu, bagaimana itu bisa cukup kalau industri tidak kita kumpulkan,” kata Asep, di Kampus UPI, Jln. Dr. Setiabudi 229 Bandung, Jumat (21/2/2020).

Lanjut Asep, kebijakan mahasiswa untuk kuliah di fakultas intra atau luar kampus pun kerap dilakukan. Kebijakan itu dirintis oleh Ditjen Belmawa.

“Barangkali sekarang lebih jelas munculnya, seperti seolah-olah hal yang baru. Kendati begitu, terkait kebijakan ‘tiga semester’ di luar prodi ini akan kembali dibahas pengimpelementasiannya. Kita akan bahas dengan kurikulum, kan harus ada relevansinya, yang jelas semuanya harus mendukung kepada kompetisi mahasiswa setelah lulus dari UPI,” ujarnya.

Program Merdeka Kampus ini juga memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membuka prodi baru.

Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI, Didin Saripudin, mengatakan, UPI mendirikan 35 prodi baru. Pembukaan prodi ini merespons kebutuhan masyarakat dan tantangan industri di masa depan.

Tujuh belas prodi didirikan dalam rentang 2018-2019, jumlah prodi baru yang masih dalam proses untuk pengajuan Tahun 2020 sebanyak 18 prodi.

“Di Serang misalnya, kami buka prodi kelautan. Itu karena masyarakat di sana membutuhkan. Kemudian di Tasik ada prodi ekonomi kreatif, di Purwakarta ada prodi kecerdasan buatan. Ada beberapa prodi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta revolusi industri,” imbuh Didin. (des/detik.com)***