ZONALITERASI.ID – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyoroti pola kerja sama antara pemerintah dan media yang menurutnya perlu diubah. Ia mengkritik kecenderungan alokasi anggaran pemerintah yang lebih banyak mengalir ke media sosial (medsos) dan konten kreator.
Padahal, saat ini industri media massa dinilai sedang terpuruk dengan isu badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pemerintah harus memberi perhatian terhadap kelangsungan media massa di Tanah Air. Kalau saya boleh meminta, ubah cara bekerja sama. Jangan hanya menggunakan biaya iklan untuk media sosial atau YouTuber. Alokasikan juga anggaran untuk media konvensional. Tapi dengan catatan penting: beritanya jangan dibeli,” ujar Ninik, dilansir dari YouTube Komite Jurnalisme Berkualitas, Selasa, 6 Mei 2025
Selanjutnya Ninik mengatakan, sekalipun nanti pemerintah bekerja sama dengan memberi sponsor terhadap media, independensi media harus dijaga tetap merdeka. Ia tidak ingin pemerintah mengintervensi arah pemberitaan.
“Jangan kemudian ada media yang dikasih label disukai karena menyampaikan hal-hal yang memfungsikan seperti kehumasan punya citra baik, tapi betul-betul jurnalistik berkualitas yang kita tahu menyuarakan fakta,” kata Ninik.
Ninik menegaskan, pemerintah tidak boleh mengkategori suatu pemberitaan terbagi menjadi yang disukai dan tidak disukai hanya karena medianya sudah menerima iklan dari uang negara.
“Jangan dikaitkan suka dan tidak suka soal iklan karena ini yang dilakukan pusat akan direplikasi sampai di tingkat pemerintah daerah,” ucap Ninik.
Ia meminta agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan usulannya. Sebab, pemerintah juga bertanggung jawab menjaga batas antara kepentingan media sebagai pelaku bisnis sekaligus media sebagai pilar demokrasi keempat.
“Harapan saya terutama sebagai Ketua Dewan Pers tolong pemerintah juga ikut menjaga pagar api ini memastikan bahwa kontrak atau apapun tidak kemudian dikorelasikan dengan suara-suara pemberitaan yang merupakan suara rakyat,” pungkas Ninik. ***
