ZONALITERASI.ID – Pemerintah menyiapkan empat kebijakan strategis untuk memperkuat pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebijakan tersebut diarahkan agar lulusan SMK lebih siap masuk dunia kerja, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan saat menghadiri peresmian revitalisasi sekolah di Kompleks Perguruan Al-Musaddadiyah, Kabupaten Garut, akhir pekan lalu.
Mu’ti menyebutkan, kebijakan pertama, pemerintah akan memperbanyak SMK dengan masa studi empat tahun. Model ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan usia dan kompetensi yang lebih matang.
Kedua, pengembangan SMK berbasis keunggulan lokal. Menurut Mu’ti, program keahlian di SMK perlu diintegrasikan dengan potensi sosial dan sumber daya alam di daerah masing-masing.
Kebijakan ketiga adalah penguatan kemitraan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah telah menjalin nota kesepahaman dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar praktik keahlian siswa SMK dapat memanfaatkan fasilitas pelatihan yang tersedia. Praktek di Kementerian Ketenagakerjaan itu nanti juga kami rancang agar mendapatkan sertifikat.
Dengan skema tersebut, lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah sekolah, tetapi juga sertifikat kualifikasi keahlian sesuai standar dunia kerja.
Kebijakan keempat adalah penyiapan lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Penyiapan dilakukan sejak di bangku sekolah, termasuk penguatan bahasa dan pemahaman budaya negara tujuan.
Sejauh ini, Kemendikdasmen sudah menandatangani MOU dengan Kementerian P2MI untuk penyiapan murid SMK dan lulusan SMK yang siap kerja di luar negeri.
“Mengacu kepada empat kebijakan itu, orientasi pengembangan SMK tidak hanya diarahkan pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mendorong kewirausahaan dan kelanjutan studi. Pemerintah menggunakan pendekatan bekerja, wirausaha, atau melanjutkan pendidikan bagi lulusan SMK,” ujar Mu’ti.
“Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan serapan kerja lulusan SMK sekaligus memperkuat peran pendidikan vokasi dalam pembangunan sumber daya manusia nasional,” pungkas Mu’ti. (des)***
