ZONALITERASI.ID – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong Mendikbudristek Nadiem Makarim segera memutuskan dengan tegas tahun ini akan menggunakan kurikulum prototipe untuk seluruh sekolah di Indonesia. Jika harus menunggu 2024 terlalu lama dan sangat berisiko bagi pendidikan nasional.
“Lebih baik Mas Nadiem memutuskan kurikulum baru itu sekarang disertai kajian akademik dan dasar peraturan perundang-undangannya. Jika tidak, hasil uji coba opsional hingga 2024 berpotensi dibatalkan dan atau malah tidak digunakan. Ini berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Wakil Sekjen (FSGI), Fahriza Tanjung, dalam keterangan pers, Sabtu, 29 Januari 2022.
Diketahui, sebelum Kurikulum Prototif diberlakukan di seluruh sekolah pada 2024, Kemendikbudristek memberikan fleksibilitas dalam penerapan kurikulum kepada sekolah.
Sekolah memiliki opsi akan menggunakan Kurikulum Prototif atau Kurikulum 2013/Kurikulum Darurat (kurikulum yang digunakan saat pandemi Covid-19).
Fahriza memaparkan, kurikulum prototipe sangat berbeda dengan Kurikulum 2013.
Penerapan dua kurikulum dalam rentang waktu lama (hingga 2024) berbahaya karena tidak boleh berlaku dua kurikulum yang sangat berbeda.
“Karakteristik kurikulum prototipe dengan profil pelajar Pancasila memiliki kerangka dasar dan struktur yang berbeda dengan Kurikulum 2013. KI-KD (kompetensi inti-kompetensi dasar) dan KKM (kriteria kompetensi minimal) telah diganti capaian pembelajaran tahunan atau fase. Penggabungan IPA dan IPS di SD hingga penghilangan istilah jurusan di SMA,” kata Fahriza.
Ia mengungkapkan, fleksibilitas guru dalam pembelajaran sesuai keragaman kompetensi siswa (teaching at the right level) adalah sesuatu yang fresh dan tidak ada dalam kurikulum sebelum-sebelumnya. Konsekuensinya, seharusnya tidak boleh berlaku dua kurikulum yang sangat berbeda dalam kurun waktu terlalu lama.
“Jika berhasil akan menimbulkan gap yang terlalu jauh antarsekolah yang menerapkan kurikulum 2013 dengan yang menerapkan kurikulum prototipe. Itu berpotensi menimbulkan kegaduhan, ketidakpastian, dan permasalahan baru sekaligus beban baru bagi kelanjutan pendidikan nasional di negeri ini,” pungkasnya. (des)***
