ZONALITERASI.ID – Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 dibahas pada tahapan selanjutnya.
“Maka dengan ini kami mengambil kesimpulan dalam pandangan umum Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran, atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023, menyepakati untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan pada para pemimpin dan warga Pangandaran. Ke depannya Pemerintah Kabupaten Pangandaran mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi,” ungkap Fraksi Kerja pada Rapat Paripurna DPRD Pangandaran, di Ruang Rapat Paripurna, Senin 1 Juli 2024.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran dihadiri Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, wakil Bupati H. Ujang Endin Indrawan, Pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran, para Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pangandaran, Kepala Instansi Vertikal, Sekertaris Daerah Para Staf Ahli, Para Asisten Daerah, Kepala SKPD, Para Kabag, Sekertaris Dinas/Badan, Irban, Camat, Para Kabid Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Pimpinan BUMN BUMD.
Pada kesempatan itu Fraksi Kerja memaparkan, tantangan di masa depan semakin berat. Berbagai persoalan seputar ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, merupakan core permasalahan yang selalu ada dan saling berkaitan.
“Selamat atas selesainya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK-RI dan mendapat Predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun hasil audit BPK-RI tidak seperti tahun sebelumnya, akan tetapi berharap Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan diseluruh aspek. Salah satunya mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak, serta fokus menunaikan tugas dan kewajiban dalam membangun daerah sebagai prioritas utama. Kami siap mendampingi setiap proses mulai dari perencanaan hingga hadir dalam pengawasan untuk setiap peraturan yang diimplementasikan,” katanya. ***
