ZONALITERASI.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pangandaran menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pariwisata.
“Pertanian, peternakan, dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus diperkuat lewat akses modal, teknologi, dan pasar yang luas. Untuk PAD, pengelolaan pariwisata wajib profesional dengan sistem digitalisasi retribusi agar transparan dan tidak bocor,” kata Sekretaris Fraksi PKB Pangandaran, Hendra Lesmana, saat pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu, 1 Oktober 2025.
Menurut Hendra, Fraksi PKB berkomitmen agar kebijakan pembangunan di daerah berpihak pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta nilai religius yang menjadi fondasi utama.
“APBD harus dirancang dengan orientasi pada kebutuhan masyarakat. APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Bagi kami, APBD adalah instrumen utama pembangunan yang harus membawa kemaslahatan nyata bagi rakyat,” ucapnya.
Selanjutnya Hendra menuturkan, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah menyusun Raperda APBD 2026.
“Kami memberikan penghargaan kepada Pemda. Namun, kami menegaskan APBD ini harus dikelola transparan, akuntabel, dan diarahkan sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Terkait isu utang daerah, Hendra menuturkan, Fraksi PKB berpandangan, menambah utang hanya akan membebani masyarakat dalam jangka panjang.
“Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat sesaat. Karena itu, Fraksi PKB menegaskan utang daerah tidak boleh ditambah lagi,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Fraksi PKB menyoroti reforma agraria. Menurut Hendra, langkah itu menjadi kunci kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan.
“Sebagai daerah pertanian dan nelayan, reforma agraria harus dilaksanakan serius dan sistematis. Pemerintah daerah wajib membuat agenda yang jelas serta selaras dengan kebijakan pusat. Reforma agraria harus menjawab persoalan ketimpangan lahan dan memberi kepastian bagi petani serta nelayan,” paparnya.
Untuk bidang infrastruktur, kata Hendra, Fraksi PKB mendukung pembangunan sekaligus menekankan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.
“Jangan hanya membangun jalan atau jembatan lalu membiarkannya rusak. Pemeliharaan berkelanjutan adalah kewajiban agar masyarakat terus mendapatkan manfaat,” tuturnya.
Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya penataan pendidikan dan kesehatan.
Kata Hendra, pendidikan adalah hak dasar rakyat, maka harus merata, berkualitas, dan terjangkau. Begitu pula kesehatan, harus diperkuat sampai ke desa dengan tenaga medis dan fasilitas yang memadai.
Adapun untuk isu lingkungan dan mitigasi bencana, Fraksi PKB berpendapat, permasalahan sampah di Pangandaran semakin kompleks. Untuk itu, pihaknya mendorong agar pengelolaan sampah jadi prioritas, melalui edukasi, penguatan bank sampah, dan teknologi daur ulang.
“Selain itu, sebagai daerah pesisir, mitigasi bencana harus diperkuat dengan pendidikan kebencanaan dan sarana evakuasi yang layak,” pungkas Hendra. ***
