ZONALITERASI.ID – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi anggaran Kurikulum Prototipe.
“KPK harus turun tangan. Uang negara yang dialokasikan Kemendikbudristek terlalu besar. Padahal, ini (Kurikulum Prototipe) hanya program uji coba,” kata Wakil Sekjen FSGI, Mansur, dalam keterangan pers, Senin, 31 Januari 2022.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang diperoleh FSGI, ada 2.500 sekolah penggerak dan 18.800 guru penggerak terlibat dalam uji coba Kurikulum Prototipe 2021. Anggaran yang dihabiskan mencapai Rp. 2,86 triliun.
“Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan Rp. 1,46 triliun yang dihabiskan untuk uji coba Kurikulum 2013. Padahal (uji coba Kurikulum 2013) melibatkan 6.326 sekolah dan pelatihan guru secara besar-besaran. Anggaran lebih besar untuk Kurikulum Prototipe, karena sekolah penggerak mendapatkan support dana khusus,” ujarnya.
“Kemendikbudristek merencanakan total 40 ribu sekolah penggerak dan 405 ribu guru akan terlibat dalam uji coba ini hingga 2024. Namun, kami tetap meragukan upaya tersebut bisa menghasilkan pondasi kokoh bagi penerapan kurikulum baru untuk 400 ribu sekolah,” sambungnya.
Dikatakannya, opsi penerapan Kurikulum Darurat secara bebas pada awal pandemi tidak tepat diterapkan untuk Kurikulum Prototipe. Sebab, kurikulum darurat hanyalah pemilihan materi esensial dari Kurikulkum 2013. Itu sangat berbeda dengan Kurikulum Prototipe yang dinyatakan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai sebuah paradigma baru.
“Jika Kurikulum Prototipe akan diterapkan secara optional, apakah ada jaminan akan berlanjut setelah 2024? Kalau tidak berlangsung setelah 2024, maka akan sisa-sia dan memboroskan uang negara. Sementara, dalam kondisi pandemi saat ini Indonesia membutuhkan pembiayaan besar untuk menyelamatkan bangsa,” pungkasnya. (haf)***
