ZONALITERASI.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa menyampaikan informasi langsung melalui media sosial (Medsos) adalah langkah yang lebih efisien karena tidak memerlukan kerja sama dengan media konvensional.
Pernyataan itu diungkapkan Dedi dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, sebagaimana diunggah melalui kanal YouTube UNPAK TV, pada Selasa, 24 Juni 2025.
“Saya menggunakan kanal YouTube sebagai ruang dokumentasi dan klarifikasi atas berbagai informasi. Kalau saya tidak punya YouTube, mungkin saya sudah jadi sasaran demo karena ucapan saya kerap dipotong. YouTube bisa menjadi sumber asli yang utuh,” kata Dedi.
Pada kesempatan itu Dedi juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam era keterbukaan informasi.
Kata Dedi, kemajuan zaman menuntut pemimpin untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya media sosial. Menurutnya, keterbukaan dan efisiensi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Transparansi adalah keterbukaan. Pemimpin hari ini bisa menyampaikan apapun secara terbuka tanpa harus menggunakan anggaran negara. Bisa lewat TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook,” ucapnya.
Kerjasama Media Massa-Pemerintah bukan Semata-mata Soal Anggaran
Saat pidato di hadapan mahasiswa Unpak Bogor itu, Dedi menyiratkan kritik terhadap media massa. Ia mengatakan, menyampaikan informasi langsung melalui medsos lebih efisien karena tidak memerlukan kerja sama dengan media konvensional. Melalui medsos, kata Dedi, pemimpin hari ini bisa menyampaikan apapun secara terbuka tanpa harus menggunakan anggaran negara.
Pandangan dari Dedi ini bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan pakar komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Nurudin.
Dalam penelitian berjudul “Sinergi Media dan Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance” (Jurnal Ilmu Komunikasi, 2018), Nurudin menulis, kerjasama antara media massa dan pemerintah bukan semata-mata soal anggaran, melainkan wujud transparansi dan akuntabilitas.
“Media memiliki mekanisme kontrol yang tidak dimiliki media sosial. Berita melewati proses verifikasi, editing, dan tanggung jawab redaksi,” tulis Nurudin.
Selain itu, hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan media dapat meningkatkan literasi publik serta memperkaya ruang dialog demokratis.
“Pemerintah yang kolaboratif dengan media dipercaya lebih mampu membangun kepercayaan masyarakat,” ungkap penelitian dari LIPI. (des)***
