ZONALITERASI.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkali-kali menyampaikan larangan penyelenggaraan wisuda di tingkat TK hingga SMA. Ia mengungkapkan, larangan itu bertujuan untuk meringankan beban orangtua siswa.
Terbaru, Dedi menyampaikan larangan wisuda saat menerima audiensi dengan perwakilan warga terdampak proyek pelebaran sungai di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu, 26 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi mendapat kritikan dari seorang pelajar SMA terkait kebijakan larangan tersebut. Dedi menjelaskan, larangan wisuda hanya berlaku untuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan dari orangtua melalui pihak sekolah. Namun, ia tetap memperbolehkan kegiatan perpisahan yang diadakan secara mandiri oleh siswa.
“Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” kata Dedi, dilansir dari Kompas.com, Sabtu, 3 Mei 2025.
“Ke depan, generasi muda di Jawa Barat dapat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan dalam gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat,” tambah Dedi.
Merespons pernyataan Dedi Mulyadi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, wisuda di tingkat TK hingga SMA boleh dilakukan dengan beberapa syarat.
“Tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan, dan itu atas sepersetujuan orangtua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan? Yang penting wisuda itu jangan berlebihan, dan tidak dipaksakan,” kata Mu’ti, saat ditemui wartawan dalam acara Konsolidasi Pendidikan Dasar Menengah Tahun 2025 di Depok, Jawa Barat pada Selasa, 29 April 2025.
Mu’ti mengatakan, wisuda merupakan tanda gembira, syukur, dan kegiatan untuk mengakrabkan orangtua dengan sekolah. Menurutnya, ada kemungkinan orangtua tak pernah ke sekolah dan bertemu para guru.
“Karena bisa jadi orangtua ada yang tak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah pas wisuda, itu juga tak semua orangtua juga datang dengan berbagai alasan,” ujar Mu’ti.
Ia menyarankan soal pelaksanaan wisuda sekolah lebih baik dikembalikan ke masing-masing pihak sekolah. Mu’ti menggarisbawahi, kegiatan wisuda sekolah jangan sampai memberatkan, dipaksakan, dan berlebihan.
“Kan ada wisuda TK, nanti ada wisudawan TK terbaik, padahal semua anak TK itu baik, hebat. Tapi ya gapapa lah. Sekali lagi prinsipnya, jangan berlebihan, jangan memaksakan, semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan mengedepankan kesederhanaan,” imbuh Mu’ti. ***
