Gubernur Dedi Mulyadi: Maksimalkan Peran Kader PKK dan Aparat Desa Atasi Stunting

81e94439 75e3 4b3b b881 cad497a3007e
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat berbicara di depan ribuan kader PKK pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sabuga Kota Bandung, Selasa, 18 November 2025, (Foto: Istimewa).

ZONALITERASI.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan stunting kendati angka penderitanya menurun. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memaksimalkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan aparatur desa untuk penanganan stunting.

Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi di hadapan ribuan kader PKK pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sabuga Kota Bandung, Selasa, 18 November 2025.

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk kader PKK melakukan pendataan terhadap masalah kesehatan warga.

Setelah pendataan, KDM akan langsung merumuskan kebijakan penanganan masalah kesehatan masyarakat, termasuk menyediakan anggaran penanganan stunting dan penyakit lain selama satu tahun ke depan atau hingga penyakit tertangani.

“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, TBC berapa dalam setahuh dan itu akan kami biayai sampai selesai dan nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK,” jelasnya.

Selain itu, penanganan stunting juga akan memaksimalkan dana desa. KDM menuturkan, usai pembangunan infrastruktur desa diambil alih oleh Pemda Provinsi Jabar, pemerintah desa bisa lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan warga, salah satunya stunting.

Adapun dalam momen peringatan HKG PKK ke-53 tingkat Jabar, KDM mengingatkan kembali bahwa tugas PKK adalah untuk melakukan pembebasan terhadap problematika masyarakat. ***