ZONALITERASI.ID – Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan, mendukung program literasi.
“Program literasi masuk pada bagian yang melekat pada Prioritas Pembangunan Nasional yakni untuk peningkatan SDM. Salah satu dukungan Bappenas, yakni melalui bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk memperkuat program literasi tersebut,” kata Amich, dalam Radio Talk mengangkat tema “Transformasi Layanan Perpustakaan untuk Pemulihan Ekonomi di Era Covid-19”, Senin (14/12/2020).
Diketahui, dirilis wartaekonommi.co.id, sejak 2018, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas dukungan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan. Lalu, dialokasikan dari kantong APBN mulai 2019. Tujuannya, mendorong peran daerah untuk meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat.
Alokasi DAK fisik perpustakaan yang disiapkan Kemenkeu pada tahun 2019 mencapai Rp 300 miliar dan meningkat Rp 150 miliar pada 2020. Sayangnya, akibat pandemi Covid-19, program DAK dihentikan sementara waktu dan hanya tersisa Rp 74 miliar. Sebagian besar penggunaan DAK menyasar pada pembangunan gedung fasilitas perpustakaan. Sisanya, diperuntukkan pengadaan koleksi, perabot layanan, dan kebutuhan TIK.
Lanjut Amich, kemampuan literasi yang tidak ditumbuhkan sejak dini pada pendidikan dasar bahkan memasuki sekolah menengah hingga perguruan tinggi itu memiliki resiko yang berdampak pada kehidupan. Resiko pertama yakni di bidang pendidikan.
“Bagaimana kita bisa mendidik anak yang kemampuan literasinya tertinggal, itu kan usahanya menjadi berlipat. Jika mengulang pendidikan berarti terjadi inefisiensi dari sisi pembiayaan,” terangnya.
Selain itu, terkait produktifitas, seseorang yang tidak memiliki literasi kemungkinan untuk tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kalaupun masuk pada kelompok pekerja yang keterampilan rendah maka dampaknya juga pada tingkat kesejahteraan.
“Terakhir mengenai kesehatan. Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan literasi, misalnya tidak paham apa itu sanitasi, hidup sehat, maka resiko terhadap penularan segala macam penyakit terbuka luas, dan tentunya akan ada resiko biaya kesehatan yang harus dikeluarkan,” pungkasnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, mengatakan, untuk mengembangkan literasi, Perpusnas tidak bergerak sendiri tetapi dengan melakukan sinergitas dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan alumni perguruan tinggi, dengan latar belakang pendidikan berbeda, membantu mengedukasi masyarakat di lapangan.
“Dengan kemampuan digital generation mereka cepat sekali menyesuaikan dengan berbagai platform yang dibagikan melalui media sosial atau fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional sehingga konektivitas ini menjadi sangat penting,” ungkapnya.
“Ini menjadi catatan penting bukan hanya dari Perpustakaan Nasional tetapi semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sinergitas dengan berbagai pihak ini sangat diperlukan,” sambungnya. (des)***
