Ini Alasan Kemendikburistek Hapus Jurusan di SMA

Komisi X DPR: Perlu Pembahasan Bersama

siswa sekolah ppdb
(Ilustrasi siswa SMA: Freepik)

ZONALITERASI.ID – Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menegaskan, penghapusan jurusan di SMA membuat murid lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi selanjutnya.

“Pada kelas 11 dan 12 SMA, murid yang sekolahnya menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karirnya,” kata Anindito, dilansir dari Antara, Jumat, 26 Juli 2024.

Anindito mencontohkan, seorang murid yang ingin berkuliah di program studi teknik bisa menggunakan jam pelajaran pilihan untuk mata pelajaran matematika tingkat lanjut dan fisika, tanpa harus mengambil mata pelajaran biologi.

“Sebaliknya, seorang murid yang ingin berkuliah di kedokteran bisa menggunakan jam pelajaran pilihan untuk mata pelajaran biologi dan kimia, tanpa harus mengambil mata pelajaran matematika tingkat lanjut,” ujarnya.

Selanjutnya Anindito menyebutkan peniadaan jurusan di SMA sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021.

“Pada tahun ajaran 2022, sudah sekitar 50 persen satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2024 saat ini, tingkat penerapan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 90–95 persen untuk SD, SMP, dan SMA/SMK,” katanya.

Pembahasan Bersama

Sementara anggota Komisi X DPR, Muhamad Nur Purnamasidi, mengatakan, perlu pembahasan bersama yang bersifat mendalam antara Kemendikbudristek dan Komisi X DPR mengenai kebijakan penghapusan jurusan di SMA.

“Saya berharap kebijakan ini tidak dilakukan dulu. Kita hitung bareng-bareng efek positifnya, efek negatifnya. Kita cari solusi bersama,” kata Nur.

Menurutnya, melalui pembahasan itu, kebijakan penghapusan jurusan di SMA akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

“Solusi-solusi itu yang kemudian dibicarakan ke Komisi X DPR RI sehingga memiliki kekuatan ke pusat politik yang lebih bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Nur mengaku khawatir penghapusan jurusan di SMA itu akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks terkait dengan tenaga pendidik. ***