Ini Alasan Kepala DP3AKB Jabar Tegaskan Pentingnya Program KB dalam Penurunan Stunting

WhatsApp Image 2025 06 26 at 13.10.52 1200x560 1
"Pembinaan Program KB dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025", berlangsung di Ruang Aula Kujang BPSDM Jabar, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Kamis, 26 Juni 2025, (Foto: Istimewa).

ZONALITERASI.ID – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan pentingnya program KB dalam penurunan stunting.

Pernyataan itu disampaikan Siska Gerfianti yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat dalam acara “Pembinaan Program KB dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025”, di Ruang Aula Kujang BPSDM Jabar, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Kamis, 26 Juni 2025.

Kegiatan yang mengusung tema “Satukan Langkah, Wujudkan Keluarga Bebas Stunting Menuju Jawa Barat Istimewa” ini dihadiri oleh Kepala Dinas P3AKB kabupaten/kota se-Jawa Barat, Pokja 4 Tim Penggerak PKK kabupaten/kota, dan jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB).

“Masih banyak keluarga di Jawa Barat yang memiliki 5 sampai 7 anak. Dalam kondisi seperti ini, pola asuh pasti kurang optimal, asupan nutrisi tidak merata, dan sanitasi lingkungan sulit terjaga. Ketiga pilar penurunan stunting, yaitu pola asuh, pola makan, dan sanitasi menjadi terganggu. Inilah mengapa peningkatan KB bisa mempercepat penurunan stunting,” kata Siska.

Siska menuturkan, percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas bagi provinsi Jawa Barat bahkan tingkat nasional. Program ini, lanjutnya, membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.

“Kita pun harus lebih spesifik dalam menentukan target 2025-2026. Bagaimana menurunkan angka stunting sesuai amanat Pak Gubernur,” ucap Siska.

Peran Strategis

Siska mengungkapkan, Pokja 4 Tim Penggerak PKK sebagai pelaksana program memiliki peran strategis. Kelompok kerja ini tidak hanya fokus pada gerakan keluarga sehat, tetapi juga tanggap dan tangguh bencana.

“Pokja 4 ini bersinggungan dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial,” jelas Siska.

Selanjutnya Siska menyampaikan pentingnya keselarasan program. Semua yang terlibat dalam program Pokja 4 Tim Penggerak PKK se-Jawa Barat harus bergerak dalam ritme yang sama. Kader PKK harus berperan sebagai pendata, penggerak, dan penyuluh di lapangan.

“Mekanisme pelaksanaannya akan melalui pembinaan wilayah dengan pendekatan langsung ke masyarakat. Kami akan turun bersama DP3AKB Jawa Barat dan PKK kabupaten/kota memberikan pelayanan KB hingga level kecamatan. Semoga bimbingan wilayah ini tepat sasaran,” tuturnya. ***