ZONALITERASI.ID – Sistem deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan di daerah akan segera diterapkan di sejumlah daerah. Adapun yang menjadi pilot project nasional program ini, salah satunya yaitu Jawa Barat.
Sistem deteksi dini ini disebut EWS Si-Rukun (Early Warning System-Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun).
Aplikasi berbasis web ini diluncurkan Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk mendeteksi, memetakan, dan merespons potensi konflik sosial berbasis keagamaan, etnis, dan sosial kemasyarakatan secara real-time guna mencegah eskalasi konflik sejak dini.
Aplikasi ini memetakan potensi konflik, memberikan Skor Potensi Konflik, memetakan daerah rawan, serta menyediakan tingkat respons yang terstruktur.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, M. Adib Abdushomad, mengungkapkan, EWS Si-Rukun menjadi instrumen penting untuk mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi.
“Sebagian besar persoalan kita ada pada komunikasi, sehingga membangun komunikasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama menjaga kerukunan,” ujar Adib, saat Bimtek EWS Si-Rukun kepada para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Jawa Barat, di Aula Kanwil Kemenag Jabar, Jalan Sudirman Kota Bandung, Rabu, 8 April 2026.
“Jawa Barat bersama DKI Jakarta dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai wilayah percontohan dalam pengembangan sistem ini. EWS Si-Rukun diharapkan menjadi dashboard nasional dalam pemantauan dan penanganan potensi konflik keagamaan secara terintegrasi,” sambungnya.
Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Dudu Rohman, menuturkan, penguatan sistem peringatan dini sangat relevan dengan kondisi daerah yang memiliki tingkat keragaman tinggi.
“Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan. Berbagai persoalan yang terjadi di Tasikmalaya dan Karawang harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mitigasi konflik sejak dini,” ujarnya.
Dia mengakui, Jawa Barat kerap mendapat sorotan terkait isu intoleransi. Namun demikian, indeks kerukunan umat beragama di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan.
“Upaya menjaga harmoni terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), tokoh agama, dan masyarakat,” sebutnya.
Responsif dalam Setiap Tahapan
Sementara Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama, Adimin Diens, menuturkan, aplikasi EWS Si-Rukun menekankan prinsip responsif dalam setiap tahapan, mulai dari input, proses, hingga menghasilkan output dan result.
Dia menjelaskan, sistem ini hanya akan berjalan optimal jika seluruh komponen berfungsi secara sinergis.
“Jika ada input dari penyuluh dan penghulu tetapi tidak diproses oleh verifikator, maka tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat. Sistem ini membutuhkan kerja kolektif,” jelasnya.
Adimin menambahkan, jika suatu kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, maka akan dieskalasi ke tingkat provinsi melalui tim KUB yang berperan sebagai verifikator. Dalam prosesnya, FKUB dapat dilibatkan sebagai narasumber untuk memperkaya analisis dan solusi. (haf)***
