ZONALITERASI.ID – Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, DPRD akan melakukan langkah konkret perbaikan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI).
Diketahui, DPRD telah melakukan kunjungan kerja ke BPK RI dan menggelar diskusi terkait rekomendasi yang diterbitkan. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jalan Moh. Toha 164 Bandung.
“Hasil dari dikskusi tersebut pihak DPRD telah merumuskan langkah konkrit untuk memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi dan menjalankan rekomendasi yang diberikan BPK Perwakilan Jawa Barat demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab,” kata Asep, Selasa, 16 Juli 2024.
Asep menyebutkan, kunjungan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufiq, S.I.P., M. Si, dan Jalaludin, S.Ag. serta Ketua Pansus Ucup Supriatna, Wakil Ketua Solihudin, S.I.P., dan Sekretaris Yeyen Widiani, S.H..
Selain itu juga hadir anggota Pansus Sri Rahayu, S.Sos, Citra Pitriyani, S.H., Hj. Hesti Mulyati, S. Pd, H. Idi Supriadi, S. Pd, Ade Rominah, S.H., Oman Rohman, S.I.P., Otang Tarlian, Haer, S.Pd.I., Alip Suhendi, S.I.P., M.Si., dan Wowo Kustiwa.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Sudarminto Eko Putra, Kepala Sekretariat Perwakilan Uceu Yuniarti, Kepala Sub Auditorat Jawa Barat II Asdian Samsul Arifin.
Pada kesempatan sama hadir Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pangandaran Walujo dan Ketua Tim Pemeriksa atas LKPD Kabupaten Pangandaran Rendi Reinaldo.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra, mengungkapkan, kunjungan kerja DPRD ini merupakan komitmen yang kuat baik dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK Perwakilan Jawa Barat dalam LHP atas LKPD TA 2023.
“Kunjungan kerja DPRD Pangandaran ini diharapkan dapat merumuskan langkah konkrit untuk memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi dan menjalankan rekomendasi yang diberikan BPK Perwakilan Jawa Barat demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab,” katanya. ***
