ZONALITERASI.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem tiketing di kawasan wisata yang saat ini dinilai masih memiliki banyak celah.
Pernyataan itu disampaikan Asep untuk menyikapi dugaan kasus pungutan liar (pungli) dan modus penggunaan tiket palsu di kawasan objek wisata Pangandaran
Menurut Asep, pengelolaan wisata memerlukan pengawasan yang intens dan berkelanjutan. Saat ini masih banyak variabel yang memungkinkan praktik pungli terjadi, terutama di area pintu tol gate menuju kawasan wisata.
“Kalau oknum, di mana-mana juga ada. Oleh karena itu, harus ada pola pengawasan yang ketat dan intens dari internal. Pengawasan secara teknisnya bisa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran, agar setiap potensi penyimpangan bisa segera ditindaklanjuti,” kata Asep.
“Pemkab Pangandaran harus berbenah. Ini jadi evaluasi bersama. Sistem digitalisasi harus benar-benar diimplementasikan. Sistem monitoring juga harus diperkuat untuk mencegah pungli dan praktik curang lainnya,” tambahnya.
Selanjutnya Asep mengatakan, salah satu kelemahan yang ia soroti yaitu masih adanya petugas yang kerap tidak mengecek barcode tiket saat pengunjung masuk kawasan wisata. Ia menyayangkan sistem tiketing yang belum sepenuhnya digital, karena itu masih membuka peluang bagi oknum untuk bermain.
“Seringkali barcode tidak dicek, sehingga tiket palsu bisa saja lolos. Sistem tiketing harus dikaji ulang, agar ke depan lebih tertib administrasi, lebih menguntungkan daerah, dan tentunya lebih termonitor,” ujarnya.
“Tidak mungkin skema seperti itu dijalankan oleh pihak luar saja. Saya mencurigai adanya keterlibatan ‘orang dalam’ dalam praktik pungli ini,” sambung Asep.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Pangandaran akan terus mendukung pengembangan kasus ini, dan mengapresiasi langkah aparat yang telah mulai mengungkap persoalan tersebut.
“Semoga pengusutan terus berlanjut dan bisa dibenahi sampai ke akarnya,” pungkas Asep. ***
