ZONALITERASI.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menuturkan, ada tiga opsi libur sekolah saat Ramadan. Salah satunya yaitu libur penuh selama satu bulan.
“Kalau kita ikuti di masyarakat opsinya kan ada tiga yang saya ikuti di masyarakat. Jadi ini belum keputusan ya,” kata Mu’ti, dilansir dari detikEdu, Senin, 14 Januari 2025.
Menurut Mu’ti, dari ketiga opsi yang ada, Kementerian Agama (Kemenag) belum mengusulkan apapun terkait libur Ramadan. Keputusan akan dikeluarkan usai rapat bersama tiga kementerian.
Ketiga kementerian itu yakni Kemenag, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Rapat tersebut akan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Libur Ramadan nanti keputusannya dibahas bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri. Karena ini kan menyangkut lintas kementerian,” ucapnya.
3 Opsi Libur Sekolah Saat Ramadan
Menurut Mu’ti opsi libur sekolah Ramadan ini merupakan aspirasi publik dari masyarakat yang ia pantau. Adapun ketiga opsi tersebut yaitu:
1. Libur penuh
Libur penuh berarti siswa mendapat libur selama satu bulan selama Ramadan. Meskipun libur, siswa tetap akan mendapat berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat.
2. Libur tidak penuh
Opsi kedua, kata Mu’ti, sebagai libur paro-paro (setengah-setengah) atau sebagian. Libur ini biasanya berlaku di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
“Biasanya, kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan itu libur, jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur,” katanya.
“Kemudian, habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur,” sambung Mu’ti.
3. Tidak libur
Terakhir yakni opsi tidak libur sama sekali selama Ramadan. Siswa akan masuk penuh sebagaimana sekolah biasa.
Partisipasi Masyarakat
Mu’ti menuturkan, pada intinya, usulan terkait libur sekolah saat Ramadan akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian. Menurutnya, keberadaan aspirasi publik melambangkan demokrasi yang sehat.
“Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasi oleh Pak Menko PMK,” ucapnya.
Terkait kapan rapat tiga kementerian itu akan dilakukan, Mu’ti mengaku belum tahu. Ia bersama tiga menteri lainnya tengah mencari waktu, kemungkinan dalam minggu ini.
“InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya, karena Pak Nasar (Menteri Agama) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti setelah beliau kembali, sudah ada keputusan,” terangnya.
“Setelah rapat mencapai keputusan, nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya, keputusan (akan) sama antara sekolah dengan madrasah,” pungkas Mu’ti. ***
