ZONALITERASI.ID – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menargetkan, sertifikat akreditasi perpustakaan akan diserahkan melalui pemerintah daerah (pemda) pada 2021. Itu sekaligus menjadi pijakan untuk melihat keseriusan dan perhatian pemda terhadap pengembangan perpustakaan.
“Ke depan, Perpusnas juga akan memfasilitasi semua pengelola perpustakaan di daerah agar mempunyai akun dan password untuk menginput segala data yang dibutuhkan termasuk problematika dan aktivitas perpustakaan di sana. Hasil dari data yang dikumpulkan akan memunculkan perpustakaan yang terakreditasi,” kata Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, saat berbicara pada Webinar Pendataan Perpustakaan 2020, Selasa (21/7/2020), dikutip perpusnas.go.id.
Lanjut Syarif, jika data dan bukti di daerah telah terkumpul, itu akan disampaikan kepada pihak Presiden, Bappenas, kementerian keuangan, dan mitra Komisi X DPR-RI.
“Selama ini mungkin mereka belum mengetahui data dan capaian positif yang telah dihasilkan oleh perpustakaan. Maka, penting dipahami bahwa data perpustakaan bukan sekadar laporan melainkan sebagai aset bangsa. Perpustakaan adalah simbol peradaban. Institusi yang selalu mencerahkan masyarakat,” terang Syarif.
Perpusnas juga berjanji untuk kepemilikan hak akses tidak akan dibatasi. Menurut Syarif, bagi daerah yang memiliki akses internet, seluruh akses Perpusnas bisa dilayankan.
164 Ribu Perpustakaan
Syarif menyebutkan, Indonesia tercatat memiliki tidak kurang dari 164 ribu jenis perpustakaan. Angka yang banyak jika menilik prestasi sebagai negara nomor dua terbanyak di dunia. Tapi, terasa kecil jika melihat esensinya.
Ia menuturkan, data dari seluruh jenis perpustakaan di Indonesia belum memenuhi standar yang diharapkan. Padahal, data tersebut penting sebagai paramater untuk menentukan kebijakan anggaran maupun program perpustakaan. Kelengkapan data perpustakaan akan berujung pada pemberian sertifikasi akreditasi yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai rekomendasi dari Perpusnas.
“Data perpustakaan itu penting karena saat ini dan seterusnya kinerja pemerintah akan berdasarkan data,” terang
Lanjut Syarif, data perpustakaan menjadi penting karena, pertama akan jadi alat ukur (paramater) beban kerja perpustakaan di Indonesia, termasuk mengetahui struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia (tenaga perpustakaan).
Lalu, data menjadi penting karena dari situ akan terlihat berapa biaya (anggaran) yang dikelola dan diserap oleh setiap jenis perpustakaan.
“Melalui pendataan perpustakan juga dapat diketahui koleksi yang tersebar untuk pendataan KIN (katalog induk nasional). Sehingga, bisa diketahui koleksi apa dibutuhkan, apa yang kurang dan yang belum tersedia. Selain itu, untuk mengetahui sarana prasarana yang tersedia dan yang diperlukan dari setiap perpustakaan,” pungkas Syarif.
Webinar Pendataan Perpustakaan Indonesia 2020 diikuti oleh 100 pengelola perpustakaan provinsi/kabupaten/kota se-wilayah Sumatera. Peserta webinar juga diberikan tutorial penginputan verifikasi registrasi dan validasi akun nomor pokok perpustakaan (NPP) baru, pengecekan duplikasi NPP, dan pengeditan data perpustakaan. (des)***
