ZONALITERASI.ID – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998.
“Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” kata anggota Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, di Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025.
Dahlia menuturkan, hasil laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM, yakni 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.
Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada BJ Habibie selaku Presiden RI saat itu dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998.
“Sehingga menyangkal dokumen resmi TGPF berarti mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan. Sikap semacam itu justru menjauhkan kita dari pemulihan yang tulus dan menyeluruh bagi para penyintas,” kata Dahlia.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mengatakan, pernyataan Fadli tersebut merupakan bentuk penyangkalan ganda demi menghindar dari kesalahan.
“Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya,” kata Usman, Jumat, 13 Juni 2025.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 pihak baik organisasi maupun individu menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah.
“Kami menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998,” sebut pernyataan dari koalisi yang dilansir dari laman KontraS, Rabu, 18 Juni 2025.
Menyikapi polemik pernyataan Menbud, Fadli Zon, soal tidak adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, meminta seluruh pihak untuk tidak mengambil kesimpulan secara cepat.
“Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia,” kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin, 16 Juni 2025, dikutip dari CNNIndonesia.
Hasan meminta agar publik memberi waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja menggarap proyek tersebut.
Ia menyebutkan, sejarawan yang menggawangi tim penulisan ulang sejarah ini merupakan mereka yang memiliki kredibilitas tinggi.
“Kalau dia mengerti sejarah silakan dialog dengan para ahli sejarah, kalau bukan ahli sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja ya, bacaan di media sosial ya,” ucapnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan media Menbud, Fadli Zon, menyampaikan bahwa pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 tidak pernah ada.
Menurut Fadli, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
Fadli mengaku pihaknya pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.
“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujar Fadli.
Saat ini Kementerian Kebudayaan sedang merencanakan penulisan ulang sejarah. Menurut Fadli, penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut akan mengedepankan pendekatan positif dan tidak mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah.
“Jadi kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon. (haf)***
