ZONALITERASI.ID – Sehari setelah penyerbuan kampus di Bandung, Polda Jabar mengklaim gas air mata yang memenuhi UNISBA hanya “terbawa angin”. Klaim itu dijawab telak oleh mahasiswa dengan bukti fisik: 48 selongsong dan proyektil gas air mata yang mereka kumpulkan dari dalam area kampus. Perang narasi atas insiden yang memicu kemarahan nasional kini dimulai, dan kebenaran terkubur di antara dalih dan bukti.
Menurut Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, operasi Senin malam adalah “patroli skala besar” yang diprovokasi oleh “kelompok Anarko” dengan batu dan molotov. Narasi ini diperkuat dari tingkat pusat, di mana Presiden Prabowo Subianto memberi sinyalemen bahwa unjuk rasa kemungkinan melibatkan “aktor lain di luar mahasiswa murni” yang anarkistis. Pihak kepolisian bersikukuh tembakan hanya diarahkan ke jalan raya dan mengumumkan telah menangkap 10 orang, dua di antaranya dituduh membawa senjata api dan ganja. Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa aparat diperintahkan untuk bertindak tegas terhadap kelompok anarkis, meski di sisi lain ia juga memastikan investigasi atas jatuhnya korban jiwa akan berjalan transparan.
Narasi itu rontok di hadapan kesaksian mahasiswa. Presiden Mahasiswa UNISBA, Kamal Rahmatullah, menegaskan kampus adalah posko medis, dan blokade jalan dibuat untuk jalur evakuasi ambulans. Brutalitas serangan, menurut mereka, tidak beralasan. Argumen mahasiswa diperkuat oleh data dari LBH Bandung yang mencatat 332 korban luka dan 147 orang ditangkap—37 di antaranya anak-anak—selama rangkaian aksi di kota itu.
Tekanan pasca-insiden menguji nyali para rektor. Di UNISBA, Rektor Prof. Harits Nu’man yang awalnya dianggap lembek, akhirnya “mengutuk keras” serangan setelah diprotes mahasiswanya sendiri. Sebaliknya, Rektorat UNPAS memilih jalur aman, menggemakan narasi polisi tentang adanya “aktor lain di luar mahasiswa murni” dan menyatakan “tidak melihat intervensi berlebihan”.
Di tengah perang klaim ini, satu detail krusial menguap: tuduhan awal bahwa ambulans dihalangi aparat. Belum ada verifikasi independen atas klaim ini. Karena itu, aliansi mahasiswa kini menuntut pertanggungjawaban Kapolda Jabar dan mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi independen untuk membongkar fakta sebenarnya. Lembaga tersebut sejauh ini menyatakan sedang memantau situasi dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.
Gema insiden ini sampai ke Jakarta. Mendikti Brian Yuliarto menyebutnya “serangan terhadap ruang aman”, senada dengan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang menegaskan kampus harus dilindungi sebagai zona aman dari kekerasan.
Sementara itu, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi turun tangan melakukan mediasi dengan mengunjungi kampus dan berjanji akan memfasilitasi dialog antara mahasiswa dan DPRD. Bola panas kini ada di tangan pemerintah pusat dan lembaga independen untuk membuktikan narasi siapa yang berbohong. (M. Mastiar)***
