KANG DEDI MULYADI (KDM) telah dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Gubernur Jabar Terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada 27 November 2024. KDM dinyatakan lebih unggul dalam perolehan suara tinimbang tiga paslon lainnya. KDM kala itu berpasangan dengan Erwan Setiawan.
Total peserta pilgub adalah empat pasangan. Ketiga paslon lainnya adalah Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.
KDM-Erwan diusung paling banyak partai: Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI. Selain itu, pasangan calon (paslon) tersebut juga didukung 9 parpol non-parlemen: Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Ummat. Syaikhu-Ilham diusung PKS, Nasden, dan PPP. Acep-Gita diusung PKB. Adapun Jeje-Ronal diusung PDI Perjuangan.
Jabar Istimewa?
Tagline yang digaungkan KDM adalah Jabar Istimewa. Namun, jangan disalahartikan bahwa lantas hal itu membuat provinsi yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta itu akan berubah nama menjadi Daerah Istimewa Jawa Barat. Pasti jawabnya tidaklah demikian.
Jabar memang merupakan provinsi yang sangat strategis. Selain letak geografisnya dengan 27 kabupaten/kota dan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, Jabar pasti istimewa dari segi demografi.
Satu persen saja dari 50 juta jiwa itu –sekitar 500.000– berkontribusi positif dan berkiprah di kancah nasional, bisa dipastikan Jabar kian berkibar. Jika satu persen putra-putri Jabar tersebut menguasai iptek dan menjadi “pemain aktif”, pasti Jabar pun kian sohor.
Sepanjang masa pemerintahan para gubernur sebelumnya, yakni Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil, Jabar meraih ratusan penghargaan, baik dari pemerintah pusat, lembaga lain di luar pemerintah, maupun dari lembaga internasional. Hal itu dilanjutkan oleh Pj. Gubernur Bey Machmudin. Jabar juga 13 kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KDM-Erwan sebagai gubernur terpilih. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar per akhir 2023 adalah 74,24 poin, peringkat 16 dari 38 provinsi secara nasional. Artinya, indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan laju pertumbuhan ekonomi Jabar masih harus ditangani.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar juga masih nomor 2 tertinggi di Indonesia. Artinya, masih banyak pengangguran yang membutuhkan tenaga kerja. Padahal, TPT yang tinggi pasti akan menjadi pemicu tingginya kerawanan sosial.
Nilai tukar petani (NTP) Jabar masih memprihatinkan. NTP Jabar per Mei 2024 adalah 108,76%. NTP seperti itu tidak menjadi magnit besar yang mampu menarik minat generasi muda untuk menjadi petani. Mereka mayoritas lebih memilih profesi lain. Tampaknya hidup sebagai petani tidak dilihat sebagai profesi yang menjanjikan jaminan kesejahteraan.
Lihat juga catatan Badan Pusat Statistik (BPS) lainnya. Gini rasio Jabar per Maret 2024 saja masih 0,421. Itu artinya, ada kesenjangan pembagian pendapatan yang masih menganga begitu dalam.
Menarik memang apa yang diinginkan pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal itu diimplementasikan, salah satunya, dengan menyamakan keinginan mulia tersebut. Caranya? Kita bisa lihat penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Di sisi lain, visi-misi, sasaran, maupun indikator kinerja utama (IKU), termasuk janji-janji gubernur harus dituangkan dalam RPJMD. Penyelarasan tersebut tentu harus pula dilakukan terhadap RPJMN.
Dengan penyelarasan itu, program dan kegiatan pembangunan di Jabar selaras dengan target-target yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian akan terjadi akselerasi Indonesia Emas yang diharapkan benar-benar dapat terwujud sebelum 2045. Indonesia Emas baru bisa terwujud jika pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara maksimal dan bersama-sama mewujudkannya.
KDM dengan tagline-nya tentu ingin semua masyarakat Jabar mendapat keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan. Dengan demikian, hidup yang diidam-idamkan itu bukan hanya sebatas mimpi belaka. Artinya, banyak PR yang harus dituntaskan KDM-Erwan dan “pasukannya”.
Saya sangat yakin KDM dan DPRD akan bekerja sama semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu semua. KDM memang tidak mungkin merealisasikan cita-cita mulia itu hanya berdua saja dengan wakilnya. Mereka harus dibantu oleh semua organisasi perangkat daerah yang ada. Mereka juga harus bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jabar. Itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan, mereka harus pula melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kepala daerah di 27 kabupaten/kota se-Jabar.
Itu semua baru sebagian kecil PR bagi KDM-Erwan dalam periode pertamanya memimpin Jabar. Mampukah mereka menuntaskan semua PR tersebut? Mari kita tunggu realisasinya. ***
Daddy Rohanady, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
