Prof. E. Aminudin Aziz: Kepunahan Bahasa Daerah Sebuah Keniscayaan

ZONALITERASI.ID – Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., mengatakan, kepunahan bahasa daerah di seluruh dunia lambat laun adalah sebuah keniscayaan akibat banyak faktor. Upaya yang bisa dilakukan untuk memperlambatnya yaitu dengan melakukan revitalisasi.

“Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbudristek menggulirkan revitalisasi bahasa daerah sejak 2021. Revitalisasi itu bukan mencegah kepunahan, tapi memperlambat waktu kepunahan. Itu yang bisa kita lakukan saat ini,” ujar Aminudin, dalam pembukaan Rapat Koordiansi Implementasi Revitalisasi Bahasa Daerah 2024 di Jabar, dengan para Kepala Dinas Pendidikan se-Jabar, di Bandung, Minggu, 17 Maret 2024.

Menurut Aminudin, langkah utama yang dilakukan dalam revitalisasi yaitu memberi peluang seluas-luasnya kepada siswa SD sampai SMP untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah, termasuk dalam pengantar mata pelajaran

“Di Jawa Barat upaya tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Panutur bahasa daerah semakin banyak, terutama di kalangan usia sekolah awal yaitu SD dan SMP,” katanya.

Aminudin menambahkan, upaya lain yang dilakukan dalam revitalisasi bahasa daerah yaitu memperbanyak lomba berkaitan dengan bahasa daerah. Lomba ini bertajuk Festival Tunas Bahasa Ibu Indonesia (FTBI).

“FTBI setiap tahun dilakukan berjenjang mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hungga tingkat nasional. Dalam undang-undang, kepala daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pelestarian dan pengembangan bahasa daerah,” tegasnya.

Sementara Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Dr. Herawati, S.S., M.A., menyebutkan, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah di Jabar berlangsung 3 hari, mulai 17 sampai 19 Maret 2024. Acara diikuti oleh Dinas Pendidikan se-Jabar.

“Kegiatan ini bertujuan menyatukan dan menyamakan persepsi dan evaluasi dalam menyusun kebijakan tentang upaya revitalisasi bahasa daerah, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota,” pungkasnya. ***