ZONALITERASI.ID – Retno Listyarti pernah merasakan pembunuhan karakter pada 2015. Kala itu, dia dipecat secara sepihak dari jabatan kepala SMAN 3 Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kini Retno telah melupakan kejadian itu dan memilih berkiprah dalam perlindungan anak.
Terhitung sejak November 2016, bersamaan dengan proses hukum gugatannya terhadap keputusan pemecatan, Retno mendaftar calon komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sejak lama, Retno mengaku punya kepedulian pada kasus kekerasan anak di dunia pendidikan. Setiap tahun Retno menilai kasus kekerasan anak semakin masif dan mengerikan karena sampai muncul korban siswa meninggal.
Menurut Retno, sekolah seharusnya menjadi sumber dari budaya kebaikan. Jika ditanamkan nilai kekerasan, saat di luar anak hanya bisa menyelesaikan persoalan dengan cara yang sama. Termasuk kasus pelanggaran hak anak melalui sikap sekolah yang memberikan nilai 0 kepada siswa.
”Memberi nilai 0 pada anak itu melanggar hak anak. Saya sering bentrok dengan guru terkait ini. Ini bukan semata membela anak, tapi membela kualitas pendidikan,” ujar Retno, dikutip dari JawaPos.com, Senin, 26 Juni 2023.
Alasan Pilih KPAI
Dengan menjadi guru, Retno tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan perlindungan kepada anak. Karena itu, dia memutuskan masuk KPAI. Peraih Islamic Educator Award 2013 tersebut mendaftar setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencalonkan diri melalui jalur pemerintah.
Dengan rekomendasi itu, Retno mendapatkan cuti tanpa tanggungan selama lima tahun.
”Saya mengikuti semua proses seleksi. Dari awal sekitar 180-an, menjadi 36 orang, lalu menyusut 18 orang ke Komisi VIII DPR, dan akhirnya terpilih sembilan,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Sempat Pesimis
Saat masuk seleksi akhir di DPR, Retno mengaku sempat pesimistis. Sebab, selama ini posisi KPAI selalu lekat menjadi jatah dari wakil Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Retno mengaku bukan bagian dari NU dan Muhammadiyah. Namun, pada akhirnya, Retno terpilih di antara delapan komisioner lain, yang terbagi rata mewakili NU dan Muhammadiyah.
”Saya sempat pesimistis dan dag-dig-dug karena ini kan lembaga politik. Sementara partai yang menjadi pengusung saya hanya PDIP. Ternyata, akhirnya bertambah dari enam fraksi lain. Saya sempat kaget ternyata terpilih,” ucap lulusan S-2 Kajian Timur Tengah dan Islam Ilmu Politik dan Hubungan Internasional UI itu.
Retno menyatakan, salah satu masalah besar KPAI adalah konflik internal. Terutama antara kelompok komisioner NU dan Muhammadiyah.
”Kalau dulu salah satu antara NU dan Muhammadiyah unggul satu, pasti mendominasi. Sekarang sama-sama imbang. Semuanya yang terpilih adalah yang terbaik. Saya harap yang menentukan nanti adalah kekompakan. Jangan ada yang tampil sendiri,” ujar peraih penghargaan internasional Toray Foundation Jepang pada 2004 itu.
Hubungan dengan Ahok
Tak lupa, Retno juga angkat bicara terkait hubungannya dengan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Menurut dia, saat kepemimpinan Jokowi-Ahok, Retno mengaku dekat dengan keduanya. Bahkan, berbagai rekomendasinya kerap menentukan berbagai kebijakan pendidikan Pemprov DKI saat itu.
Namun, Retno mengaku tidak memahami sikap sepihak Ahok yang memecat dirinya gara-gara tampil menyampaikan isu ujian nasional di salah satu televisi bersama menteri. Dia pernah memberikan klarifikasi, namun Ahok menutup pintu. Hal itulah yang membuat dia mengajukan gugatan.
”Saya menggugat bukan karena saya. Ini demi keluarga dan nama baik FSGI,” jelas Retno.
Meski begitu, Retno mengaku hubungannya secara pribadi dengan Ahok tidak memiliki masalah.
“Saat momen Lebaran, Ahok pernah mengirimkan ucapan salam Idul Fitri. Begitu pula saat momen Paskah dan Natal, saya membalas dengan mengirimkan ucapan. Saya pernah membuat tulisan terkait simpati dan empati terhadap Ahok,” ujarnya.
Tak Berhenti Bela Anak
Kini, Retno terus lantang menyuarakan agar anak-anak terlindungi dalam penyelenggarakan pendidikan. Ia tak canggung mengkritik keras kebijakan pemerintah yang mengabaikan hak-hak anak.
Di masa pandemi Covid-19 ini misalnya, suara Retno dalam membela hak anak terus menghiasi media.
Sejak awal, Retno menentang pembukaan sekolah di masa pandemi jika tanpa disertai perencanaan matang.
Di masa bergulirnya rencana pembukaan sekolah akhir Mei lalu, Retno sejak awal mengatakan, demi melindungi anak-anak Indonesia dari penularan virus corona, maka pemerintah pusat dan daerah harus ekstra hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan membuka sekolah.
“Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak,” ujar Retno, dilansir dari Tirto.idm Jumat, 26 Agustus 2026.
“Apabila pemerintah pusat maupun daerah berencana membuka sekolah seperti biasanya maka segala aspek perlu diperhatikan sebaik mungkin. Salah satunya melibatkan peran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan pakar epidemiolog,” tambahnya. (des)***
