NEWS  

Sentil Lambatnya Pembangunan Tol Cisumdawu, Mulyadi: Butuh Komitmen Kuat Pemerintah

5007c8d7 db5b 45f5 b155 ba660d48a6ee
Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Dirjen Binamarga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan BUJT Kementerian PUPR, Rabu, 14 September 2022, (Foto: Tangkapan Layar TVP).

ZONALITERASI.ID – Anggota Komisi V DPR RI, H. Mulyadi, MPA, menyentil keterlambatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu yang dibangun sejak akhir 2011.

Ia menilai, pembangunan jalan tol itu terlalu lama. Untuk menyelesaikan proyek sepanjang 60,1 KM pada akhir tahun ini, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah.

“Dua tahun lalu, Komisi V DPR RI diundang Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk ke Tol Cisumdawu. Di ruangan itu ada komitmen dari BUJT bahwa pembangunan akan selesai di akhir 2021,” ujar anggota Komisi V DPR RI, H. Mulyadi, MPA, saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Binamarga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan BUJT Kementerian PUPR, Rabu, 14 September 2022.

Mulyadi yang juga Dewan Pembina Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar ini menilai, warga sudah lelah dengan janji penyelesaian proyek ini.

“Saya kira delay Cisumdawu ini sudah terlalu lama. Sementara investasi tol itu kan dibiayai oleh pinjaman. Kami tak bisa membayangkan cost of fund yang membengkak, kemudian masa konsensi yang berkurang barangkali, tetapi kemudian kebermanfaatannya pun tidak maksimal,” katanya.

Disebutkannya, di luar kunjungan spesifik, ia melakukan kunjungan lanjutan pribadi dan mengikuti serius perkembangan Cisumdawu.

“Kenapa, karena saya sering diundang stakeholder Jabar. Terakhir jadi narasumber diskusi soal Tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati oleh Kadin Jabar dan JMSI Jabar. Mereka berharap tol cisumdawu bisa terealisasikan tahun ini,” tandas anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Mulyadi pun mengamati perubahan pelaksana Cisumdawu. Saat ini, ungkapnya, BUMN Karya Berantas masuk jadi pelaksana.

“Saya menghormati improvisasi-improvisasi yang dilakukan BUMN Karya. Tapi kalau mengganti malah jadi bertambah delay, dan tak ada konsekuensi on time dalam penyelesaian, direview ulang aja agar sinergitas dengan swastanya juga bisa berjalan,” tuturnya.

“Jangan kemudian swastanya gencar melakukan pembangunan, BUMN malah jadi penghambat. Balikin aja ke Adikarya kalo Berantas tak mampu jadi bagian yg menyelesaikan proyek itu,” pungkas legislator Partai Gerindra ini. (des)***