ZONALITERASI.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pangandaran mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.
“Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2021 untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Mamat Rohimat, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna LKPJ Bupati Pangandaran tahun anggaran 2021, di Gedung DPRD Pangandaran, Rabu, 6 April 2022.
Mamat mengungkapkan, selain visi ada juga misi yang menyertainya yang memiliki kata kunci yakni kehidupan beragama, pariwisata, kesehatan dan pendidikan, ekonomi dan sosial, reformasi birokrasi, serta infrastruktur penataan ruang, dan mitigasi bencana.
Diungkapkannya, seyogyanya belanja daerah menjadi cerminan arah pembangunan yang sesuai dengan visi misi tersebut.
“Fraksi PDI Perjuangan mendapati beberapa persoalan kekhawatiran dan sudah disampaikan pada Pandangan Umum Fraksi,” terangnya.
Berikut 10 poin masukan dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPJ Bupati Pangandaran 2021:
1) Belanja hibah 42,6 persen perlu ditingkatkan dan belanja modal buku agama belum dianggarkan.
2) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan jasa konsultasi penelitian kepariwisataan belum terealisasi.
3) Belanja modal 78,4 persen yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran bedah 59,9 persen dan belanja modal alat kesehatan umum 57,6 persen perlu ditingkatkan.
4) Belanja modal buku ilmu pengetahuan belum dianggarkan.
5) Penyerapan anggaran untuk koperasi, usaha kecil, dan menengah 23,9 persen bagian perekonomian dan sumber daya alam 52,8 pemberdayaan masyarakat dan Desa 59,9 persen serta belanja bagi hasil 5,5 persen perlu ditingkatkan.
6) Belanja iuran kecelakaan kerja 32,7 persen dan iuran jaminan kematian 39,3 persen dan belanja jasa tenaga penanganan sosial 50 persen realisasinya perlu ditingkatkan.
7) Penyerapan anggaran untuk bagian kesejahteraan rakyat 24,1 persen, Kecamatan Parigi 31,8 persen dan Kecamatan Pangandaran 58,9 perlu ditingkatkan.
8) Belanja modal jembatan 22 persen belanja modal bangunan air irigasi dan pembuang irigasi 37,5 persen perlu ditingkatkan.
9) Belanja modal bangunan pengaman sungai pantai dan penanggulangan bencana alam belum dianggarkan.
10) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang pengembangan pemanfaatan ruang 7 persen dan belanja jasa tenaga penanganan bencana 61,3 persen perlu ditingkatkan.
“Kami berharap Pemerintah Daerah memberikan perhatian lebih dalam mengupayakan penyerapan anggaran pada sektor tersebut,” tandas Mamat.
Mamat meyakini yang telah dicapai pada tahun 2021 merupakan hasil pemikiran yang matang dan bukan tanpa rintangan sehingga memerlukan refocusing anggaran. ***
