ZONALITERASI.ID – Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB berisi tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis, dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis Melalui Sistem Kesehatan Akademik/Academic Health System (AHS).
Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbudristek menetapkan kebijakan SKB terkait AHS ini berdasarkan prioritas kebutuhan jenis serta jumlah dokter dan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Ini sebagai upaya mengakselerasi peningkatan kapasitas dan kualitas Fakultas Kedokteran. Selain itu, juga menghasilkan dokter dan dokter spesialis yang bisa memperkuat layanan kesehatan,” kata Nadiem dalam sambutannya pada penandatanganan SKB secara langsung di Gedung D Kemendikbudristek, Selasa, 12 Juli 2022.
“Kemendikburistek bersama Kemenkes akan mengedepankan kolaborasi perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyinergikan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan,” tambah Nadiem.
Dengan disahkannya SKB ini, terang Nadiem, Kemendikbudristek berkomitmen untuk mempercepat pemenuhan dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dengan berbagai inisiatif.
Inisiatif tersebut antara lain mengupayakan percepatan pengusulan Nomor Induk Dosen Kedokteran (NIDK); memberikan penugasan dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi yang diberi tugas membuka program studi baru dokter spesialis; dan memberikan beasiswa LPDP untuk mahasiswa program dokter spesialis.
Selanjutnya, memperkuat kebijakan sistem seleksi mahasiswa dan penjaminan mutu lulusan melalui uji kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
Lalu, menyusun kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak mahasiswa kedokteran dengan Komite Bersama, khususnya untuk perlindungan dari segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual; pengaturan beban kerja dan pemberian insentif untuk mahasiswa program dokter spesialis yang mendukung pelayanan di rumah sakit pendidikan; serta mengupayakan percepatan program adaptasi bagi diaspora yang memberikan pelayanan di Indonesia.
“Saya yakin SKB ini akan mengakselerasi transformasi pendidikan kedokteran dan kesehatan serta menguatkan penelitian dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kekurangan 160 Ribu Dokter
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan enam transformasi layanan kesehatan yang dilakukan Kemenkes, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Untuk SDM kesehatan, skema AHS bisa mengakselerasi penambahan populasi dokter di Indonesia yang saat ini masih kekurangan sebanyak 160 ribu dokter. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) dari 1.000 populasi penduduk diperlukan satu dokter.
Sementara itu, menurut dinas kesehatan, Indonesia baru memiliki 110 ribu dokter sehingga butuh 160 ribu lulusan kedokteran dari 92 Fakultas Kedokteran.
“Untuk mencapai itu butuh 14 tahun,” kata Budi.
Melalui penerbitan SKB ini, Budi meyakini kebutuhan SDM kesehatan di Indonesia bisa terpenuhi.
Sebelumnya, transformasi pada bidang kedokteran dan kesehatan sudah bisa diantisipasi lebih cepat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Salah satu kekhususan yang diatur pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah implementasi kurikulum dengan pendekatan interprofessional education untuk menyiapkan pelayanan kesehatan berbasis collaborative practice.
Dampaknya, kurang dari 10 tahun jumlah program studi kedokteran yang terakreditasi A naik lebih dari 90 persen. Jumlah lulusan dokter per tahun meningkat 100 persen dari sekitar 6.000 menjadi 12 ribu per tahun.
Saat ini terdapat 93 Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia, 18 di antaranya menyelenggarakan program studi dokter spesialis. (haf)***
Sumber: Jpnn.com
