ZONALITERASI.ID – Terkait portofolio pinjaman, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, itu baru usulan. Untuk besaran nilai yang disetujui oleh bank, belum keluar nilainya.
“Saya kira persoalan yang di Pangandaran ini tidak hanya di sini. Sehingga tadi ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus turut untuk melakukan langkah-langkah bagaimana pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” kata Asep, Kamis, 28 Maret 2024.
Asep menjelaskan, jika pinjaman tidak diberikan maka ada langkah-langkah selanjutnya. Opsinya melakukan RAPBD ini begitu ditetapkan APBD belum mendapatkan nomor register.
“Dalam ketentuan RAPB ini terkait dengan APBD itu harus mendapatkan evaluasi dari pemerintah pusat melalui gubernur,” kata Asep.
Asep mengungkapkan, kalau tidak diberikan nomor register, maka APBD ini tidak bisa diundangkan. Dengan begitu, keputusan DPRD ini belum final.
“Nanti akan ada evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan. DPRD tidak bisa menyampaikan detailnya, karena bukan pelaksana,” ujarnya. ***
