Tangani Geng Motor dan Premanisme, Gubernur Jabar Akan Masukkan Kurikulum Wajib Militer di SMA

1740042449 f7f52602 9838 4180 be7b f0f826986f80 1 1831844322
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Dok. Pemprov Jabar)

ZONALITERASI.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memiliki formula untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Ia menegaskan, mereka yang terlibat balap liar, geng motor, dan premanisme akan dimasukkan ke dalam wajib militer.

“Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, perkelahian antarpemuda–antarsiswa, kita akan masukin wajib militer dan saya berencana akan memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara. Saya akan kerja sama dengan Kodam dan Polda Jabar,” kata Dedi, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, usai pelantikan kepala daerah, 20 Februari 2025, seperti disiarkan oleh YouTube Gubernur Jabar itu, dikutip Jumat 21 Februari 2025.

Selain rencana menerapkan kurikulum wajib militer di SMA, Dedi menyampaikan soal ubahan anggaran belanja tidak penting jadi belanja penting. Salah satunya adalah belanja untuk ruang kelas SMA.

Selain itu, ia menyebutkan, akan membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat.

Menurutnya, berdasarkan penghitungan pembiayaan anggaran, pihaknya mendapatkan mata anggaran yang dapat diubah per Rabu, 19 Februari 2025 bisa mencapai Rp 5,5 triliun.

“Dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat itu per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan sambil mengikuti retreat di Magelang,” kata Dedi.

“Dari anggaran tersebut kami akan mengubahnya menjadi apa? Satu, belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa barat dari angka Rp 60 miliar kami ubah menjadi Rp 1,2 triliun yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dua tahun ke depan,” sambungnya.

Dedi menuturkan, untuk kebutuhan ruang kelas di Jawa Barat yang disiapkan oleh pemerintah provinsi sebesar Rp 4,2 triliun.

“Itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027,” pungkasnya. ***