ZONALITERASI.ID – Work from home (WFH) segera akan diterapkan di Universitas Padjadjaran (Unpad). Kebijakan ini berlaku untuk pegawai dan mahasiswa.
“Sesuai dengan surat edaran pemerintah pusat, kampus pun harus menerapkan WFH. Kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadi krisis energi atau krisis apapun akibat kondisi geopolitik eksternal,” kata Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., Sp.M(K)., M.Kes., Ph.D., pada workshop dan benchmarking “Peningkatan Kompetensi Analisis Kebijakan di Perguruan Tinggi, Selasa, 7 April 2026.
“Unpad akan mengambil langkah, kita akan mendorong untuk sebagian atau perkuliahan yang tidak berkait dengan praktikum akan dilakukan WFH oleh Unpad seiring edaran tersebut,” sambungnya.
Prof. Arief menuturkan, pegawai yang akan bekerja WFH selama satu hari yaitu di sektor administrasi. Adapun untuk perkuliahan yang tidak membutuhkan skill langsung atau praktikum dan bekerja lapangan, WFH bisa diberlakukan.
“Kepada para tendik (tenaga pendidik) maupun para dosen kami himbau untuk bekerja di rumah. Jadi tidak bekerja di kafe atau di mana. Apabila bekerja di kafe dan di tempat lainnya maka tidak akan menyelesaikan masalah terkait mengurangi kebutuhan energi,” ujarnya.
“Kami akan segera mengimplementasikan. Prinsipnya adalah WFH ini tidak ingin mengganggu esensi dari pendidikan. Kalau mahasiswa yang memang tidak bisa kita WFH-kan ya tetap akan menjadi biasa. Sedangkan perkuliahan yang dapat dilakukan WFH akan dilakukan untuk melakukan ketahanan energi,” sambung Prof. Arief.
Peningkatan Kompetensi Tendik
Menyikapi pelaksanaan workshop, Prof. Arief menuturkan, kegiatan ini digelar karena peningkatan kompetensi tendik sangat penting. Kompetensi jadi fondasi dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing.
“Di tengah disrupsi teknologi dan dinamika global, perguruan tinggi membutuhkan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan analisis kebijakan berbasis data. Kebijakan yang diambil harus berbasis evidence agar tepat sasaran dan mampu merespons perubahan secara cepat,” ucapnya.
Prof. Arief menambahkan, tantangan perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik menuntut perguruan tinggi untuk lebih adaptif. Dalam konteks ini, peran analis kebijakan menjadi krusial untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan dan memastikan arah kebijakan yang tepat.
Pada kesempatan sama, Mendiktisaintek, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., menuturkan, tendik merupakan elemen strategis yang sering kali tidak terlihat, namun sangat menentukan kualitas layanan dan sistem di perguruan tinggi.
“Tendik saat ini tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak perbaikan sistem. Melalui program ini, pemerintah mendorong terciptanya sumber daya manusia pendidikan tinggi yang profesional, adaptif, dan kolaboratif,” ujarnya.
“Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan praktik-praktik baik yang dapat diimplementasikan di masing-masing institusi serta memperkuat jejaring antar tenaga kependidikan di seluruh Indonesia,” imbuh Prof. Brian.
Workshop dan benchmarking yang diinisiasi Kemendiktisaintek melalui Direktorat Sumber Daya ini diikuti oleh 51 peserta dari 51 perguruan tinggi di Indonesia, terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta dari 16 provinsi. (des)***
