Sebuah kejadian mengantarkan saya untuk menggali pertunjukkan komedi spesial bertajuk “Mens Rea” lebih dalam. Pagi itu, tepat di sebuah perempatan yang padat diiringi orkestra klakson dan debu jalanan, mata saya menangkap sebuah anomali yang menggelitik, sekaligus menyedihkan. Lampu lalu lintas menyala merah—tanda mutlak untuk berhenti demi keselamatan kolektif atau yang juga bisa diartikan sebagai kontrak sosial. Namun, sebuah motor melesat memotong antrean dengan percaya diri.
Pengendaranya bukan preman pasar, melainkan seorang perempuan berseragam dinas. Ia berbelok kanan tanpa ragu, mempertaruhkan nyawa demi memangkas beberapa detik durasi perjalanan. Lima puluh meter kemudian, motor itu berbelok masuk ke gerbang sebuah instansi pemerintah: Dinas Perhubungan (Dishub).
Seseorang yang institusinya digaji rakyat untuk menegakkan aturan, justru menjadi pelanggar pertama di pagi hari. Ironi di aspal panas ini adalah representasi nyata dari apa yang belakangan ini diributkan publik pasca-rilisnya pertunjukan komedi spesial Pandji Pragiwaksono yang kesepuluh itu.
Gagal Fokus Netizen soal “Mens Rea”
Melalui pertunjukan komedi spesial yang kemudian ditayangkan di Netflix itu, Pandji membagikan secara luas caranya menggunakan panggung komedi untuk menelanjangi konsep hukum mens rea (sikap batin yang jahat) yang menjangkiti kita: polisi yang membunuh, tentara yang berpolitik, hingga presiden yang mengampuni koruptor. Namun, respons publik justru terbelah. Pandji sebenarnya tidak hanya menyentil Presiden, tapi juga menelanjangi fenomena di sekeliling Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Pandji bicara soal dinasti, soal etika yang ditekuk, dan soal niat di balik kekuasaan.
Namun, lihat apa yang terjadi di lini masa. Respons publik justru terbelah dan tersesat.
Alih-alih mendidihkan darah karena substansi kritik politiknya, netizen justru sibuk berdebat soal gestur fisik. Diskusi publik malah digiring—yang menurut keyakinan saya, mungkin tanpa sadar, salah satunya oleh opini medis dr. Tompi—untuk membahas kondisi “mata mengantuk” atau tanda-tanda kelelahan fisik sang Wapres.
Kita terjebak membahas diagnosis medis, melupakan diagnosis politis. Kita sibuk menganalisis apakah Wapres kurang tidur, tapi lupa bertanya apakah negara ini kurang sadar.
Inilah bukti sahih kegagalan kita menangkap esensi. Kita marah pada pelawak yang berkata kasar, kita sibuk menjadi dokter dadakan buat pejabat, tapi kita diam saja saat aparat melanggar lampu merah atau aturan bernegara diacak-acak. Kita terjebak pada estetika (kesopanan dan kesehatan fisik), namun buta pada etika bernegara.
Padahal, misi Mens Rea sederhana: mengingatkan kita sebagai “Atasan Presiden” agar tidak bodoh dan apatis. Tapi nyatanya? Kita lebih peduli pada kantung mata pejabat daripada kantung bolong anggaran negara.
Mengapa sulit sekali bagi kita untuk peduli? Mengapa pelanggaran—dari level lampu merah hingga korupsi kebijakan—kita anggap sebagai kewajaran baru?
Runtuhnya Sang Leviathan
Untuk menjawabnya, kita perlu membedah situasi ini menggunakan pisau analisis filsuf Thomas Hobbes. Dalam karya monumentalnya, Leviathan, Hobbes menyebut kondisi alamiah manusia adalah bellum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Demi keluar dari kekacauan berdarah itu, manusia sepakat membuat “Kontrak Sosial”. Kita menyerahkan sebagian kebebasan liar kita pada negara (Sang Leviathan) agar tercipta ketertiban.
Lampu merah adalah simbol terkecil dan paling nyata dari kontrak sosial itu. Kita berhenti saat merah bukan karena kita suka menunggu, tapi karena kita sepakat untuk saling menjaga agar tidak ada yang mati konyol di persimpangan.
Namun, apa yang terjadi ketika aparat negara—yang notabene adalah tangan-tangan Sang Leviathan—melanggar aturannya sendiri? Kontrak sosial itu robek seketika. Wibawa negara runtuh. Secara tidak sadar, kita kembali ditarik ke hukum rimba. Insiden viral di mana petugas Dishub terseret di kap mobil sejauh 400 meter karena sopir menolak ditertibkan adalah bukti nyata betapa nasty and brutish (kasar dan kejam) masyarakat kita saat ini.
Pertanyaan selanjutnya lebih menyakitkan: Mengapa kita kembali menjadi primitif?
Jawabannya bukan sekadar ‘krisis moral’, melainkan karena otak kita kembali ke mode purba: Sense of Survival (insting bertahan hidup). Insting yang dulu menyelamatkan nenek moyang kita dari terkaman hewan buas, kini menghadapi predator baru. Hari ini, ancaman yang membuat kita nekat melanggar aturan bukan lagi taring harimau, melainkan bayang-bayang Kematian Ekonomi.
Dalam kalkulasi batin si pelanggar lampu merah tadi, risiko “terlambat absen, dipotong gaji, atau kehilangan tunjangan kinerja” terasa jauh lebih menakutkan dan nyata dibandingkan risiko “mati kecelakaan lalu lintas”.
Data berbicara jujur dan menakutkan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam periode 2019 hingga 2024, jumlah kelas menengah di Indonesia menyusut drastis hingga 9,48 juta orang. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah jutaan keluarga yang daya belinya lesu, tabungannya tergerus untuk konsumsi dasar (fenomena “Makan Tabungan”), dan hidup dalam ketidakpastian ekonomi setiap pagi.
Inilah akar masalahnya. Pelanggaran-pelanggaran kecil di jalan raya hingga korupsi besar di pemerintahan didorong oleh ketakutan purba yang sama: takut miskin, takut lapar, takut tergeser. Sense of survival kita telah bergeser; matinya raga tidak semenakutkan matinya mata pencaharian.
Lantas, apakah ini jalan buntu? Apakah kita menyerah pada barbarisme?
Tentu tidak. Namun solusinya bukan sekadar imbauan moral kosong di spanduk jalanan. Kritik harus bekerja dua arah. Rakyat perlu menyadari “niat jahat” dalam ketidakpatuhannya, tapi Negara (Sang Leviathan) harus sadar bahwa ia gagal memberikan rasa aman—baik rasa aman di jalan raya maupun rasa aman di dompet warganya.
Selama “mematuhi aturan” identik dengan “kerugian ekonomi”, “keterlambatan”, atau “kehilangan peluang”, jangan harap ada peradaban yang maju. Tawa satir Pandji Pragiwaksono dan aksi nekat pegawai Dishub di lampu merah itu sesungguhnya adalah alarm yang sama. Keduanya berteriak bahwa kontrak sosial kita sedang sekarat, dan kita butuh perbaikan sistem yang radikal, bukan sekadar basa-basi kesopanan, untuk menghidupkannya kembali.
