Oleh Didin Tulus
KEMATIAN seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, karena tidak mampu membeli buku tulis, adalah tragedi yang seharusnya mengguncang nurani bangsa. Peristiwa memilukan ini bukan sekadar kisah duka keluarga, melainkan cermin nyata dari kegagalan sistem sosial, budaya, dan terutama pemerintah dalam melindungi warganya yang paling rentan. Seorang anak kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan, dan itu adalah bentuk ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi.
Tragedi ini menyingkap betapa rapuhnya jaring pengaman sosial di Indonesia. Pemerintah daerah memang menjadi sorotan pertama, karena lambat merespons dan gagal memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Namun, akar persoalan sesungguhnya terletak pada pemerintah pusat yang selama ini lebih sibuk dengan proyek-proyek besar, pembangunan infrastruktur, dan pencitraan politik, sementara kebutuhan paling mendasar rakyat kecil sering terabaikan. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengklaim memiliki dana bantuan sosial triliunan rupiah masih membiarkan seorang anak meninggal karena tidak mampu membeli buku?
Kematian ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan sosial pemerintah pusat tidak menyentuh akar persoalan. Bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran, birokrasi berbelit, dan dana yang seharusnya digunakan untuk rakyat miskin justru terserap dalam perjalanan dinas, proyek mercusuar, atau bahkan praktik korupsi. Pemerintah pusat seharusnya merasa malu, karena tragedi ini menunjukkan bahwa sistem yang mereka bangun gagal melindungi anak-anak bangsa dari kemiskinan ekstrem.
Lebih jauh, peristiwa ini menyingkap kegagalan kolektif pranata sosial, agama, dan budaya. Semua pihak seolah abai, hingga seorang anak harus mengakhiri hidupnya karena putus asa. Namun tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sekadar pengatur anggaran. Negara seharusnya memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang meninggal hanya karena miskin.
Kritik keras perlu diarahkan kepada pemerintah pusat yang selama ini terlalu fokus pada pembangunan fisik dan melupakan pembangunan manusia. Infrastruktur memang penting, tetapi apa artinya jalan tol megah jika di pelosok negeri masih ada anak yang tidak bisa membeli buku? Apa artinya gedung-gedung tinggi jika di desa-desa terpencil masih ada keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem? Pemerintah pusat harus mengubah paradigma pembangunan: dari sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi menjadi memastikan kesejahteraan nyata bagi rakyat kecil.
Tragedi ini harus menjadi momentum pertobatan bersama. Pemerintah pusat tidak boleh lagi menutup mata terhadap kenyataan pahit di daerah-daerah terpencil. Dana sosial harus digunakan dengan benar, bukan untuk kepentingan politik atau proyek-proyek yang tidak menyentuh rakyat. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Jika tidak, maka tragedi serupa akan terus berulang, dan bangsa ini akan kehilangan lebih banyak anak-anak yang seharusnya menjadi harapan masa depan.
Kematian seorang anak miskin di Ngada adalah tamparan keras bagi kita semua, terutama bagi pemerintah pusat. Tragedi ini mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukanlah soal gedung tinggi atau jalan tol, melainkan tentang memastikan setiap anak bisa hidup, belajar, dan bermimpi tanpa harus terkubur oleh kemiskinan. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh, karena kegagalan melindungi satu anak adalah kegagalan melindungi seluruh bangsa. ***
Didin Tulus, penggiat buku, tinggal di Cimahi.
