ZONALITERASI.ID – Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Jawa Barat, Atalia Praratya Ridwan Kamil, memastikan pihaknya akan merealisasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif khas Jawa Barat.
“Tentu kolaborasi menjadi kata kunci untuk mewujudkan fungsi dan tujuan PAUD Holistik Integratif yang diamanatkan Perpres Nomor 60 Tahun 2013 ini. Kolaborasi yang ditempuh ialah dengan melibatkan berbagai pihak yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (Pentahelix ABCGM), menjadi kunci penting,” kata Atalia, saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Pokja Bunda PAUD Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).
Atalia mengungkapkan, pemerintah tidak hanya bertumpu pada sebagian tingkatan, namun perlu komprehensif mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis untuk mengolaborasikannya dan menciptakan layanan PAUD berkualitas holistik integratif adalah ‘Bunda PAUD’.
“Hal tersebutlah yang melatarbelakangi dilaksanakannya Rakorprov Pokja Bunda PAUD ini. Semoga, Bunda/Yanda yang hadir di sini dapat memanfaatkan Rakoprov secara optimal untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan pengembangan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi di Jawa Barat,” paparnya.
Dalam Rakorprov tersebut, hadir sejumlah pembicara, salah satunya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan hadirnya narasumber tersebut, diharapkan mampu memberikan pencerahan mengenai arah kebijakan PAUD Holistik Integratif yang berkualitas.
“Sehingga, akan terbentuk persepsi, arah, dan tujuan yang sama dalam mengimplementasikan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, khususnya di Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Atalia berharap unsur pendidikan di kabupaten/kota mampu menginisiasi pembentukan Pokja Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota.
“Yang dapat melibatkan organisasi mitra PAUD di masing-masing daerah, agar kolaborasi pentahelix dalam pengembangan anak usia dini dapat terbentuk, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga kabupaten/kota, bahkan sampai kecamatan dan desa,” pungkasnya. (des)***
