Beranda PENDIDIKAN KAMPUS Dies Natalis ke-65, IPDN Gelar Seminar Nasional Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

KAMPUS, PENDIDIKAN

Dies Natalis ke-65, IPDN Gelar Seminar Nasional Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

18/03/202105/06/2021

FOTO IPDN 3 — IPDN menggelar Seminar Nasional 'Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat', Senin (15/3/2021), (Foto: Humas IPDN).

ZONALITERASI.ID – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar Seminar Nasional ‘Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat’, di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Senin (15/3/2021).

Seminar Nasional yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-65 IPDN, 17 Maret 2021 ini, untuk memberikan masukan dalam penyusunan otonomi khusus Papua dan Papua Barat sesuai perubahan UU No. 21 Tahun 2001 menjadi Perpu No. 1 Tahun 2008.

“Seminar tersebut sebagai pengabdian IPDN kepada masyarakat. Ini sebagai upaya menganalisis, penelitian, serta pengkajian strategis penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat,” kata Rektor IPDN, Hadi Prabowo.

“Tujuannya agar tepat sasaran, bernilai manfaat, dan tepat program. Juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat,” sambungnya.

Menurut Hadi, IPDN yang secara khusus disiplin dalam Ilmu pemerintahan, menilai terkait otonomi khusus perlu dipelajari secara mendalam dan komprehensif.

Bahkan, IPDN memandang perlu digelarnya diskusi ilmiah terkait penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat tersebut.

“Para Praja, nanti akan bertugas di lingkungan pemerintahan. Sehingga mereka perlu mendalami soal otonomi agar mampu mengaplikasikan secara tepat dan benar,” ujarnya.

Ia berharap, dapat meluruskan formula dan strategi efektif dalam penyelenggaraan otonomi khusus Papua dan Papua Barat dalam percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran para nara sumber sesuai ahli di bidangnya masing-masing, semoga menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Utamanya bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap menerapkan kearifan lokal dalam penguatan NKRI,” imbuh Hadi.

Adil dan Demokratis

Pada kesempatan sama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori, menuturkan, otonomi khusus Papua dan Papua Barat diharapkan bisa mewujudkan hubungan yang lebih adil dan demokratis.

Selain itu, mampu meningkatkan akselerasi atau percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua serta Papua Barat.

“Tujuh fokus pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat di antaranya kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ujarnya.

Dikatakannya, kondisi kemiskinan di Papua dan Papua Barat sesuai data BPS tahun 2019 cukup tinggi.

Untuk bidang pendidikan, angka buta hurup dan putus sekolah berdasarkan semua tingkatan ada 21.8 persen.

Sementara, tak bisa membaca dan menulis termasuk putus sekolah pun cukup tinggi.

“Masalah kesehatan dasar pada tahun 2018 diketahui seluruh Kabupaten/Kota di sana kesulitan akses pelayanan kesehatan. Di sana pun masih terdapat rumah tangga tak berlistrik dan berlantai tanah,” sebutnya.

Kooperatif

Berkaca dari beberapa fakta tersebut, Sekjen Mendagri menilai perlu sikap kooperatf antara pusat dan daerah dalam menuju NKRI.

Bahkan, harus banyak mengidentifikasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk menata kembali hubungan daerah dengan pusat dalam wujud NKRI.

“Itu sebagai bentuk akselerasi dalam menciptakan pembangunan dan pemerintahan. Semua dapat dilakukan secara profesional melalui pembinaan dan pengawasan oleh pusat. Semoga seminar bernilai manfaat dalam merumuskan kebijakan otonami khusus Papua dan Papua Barat dalam pembangunan serta kesejahteraan,” pungkasnya.

Narasumber Seminar Nasional yaitu Direktur Jenderal Otonomi Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si.; Staf Khusus Kemendagri Dr. Kastorius Sinaga; Pansus Otonomi Khusus Papua DPR RI Komarudin Watubun, S.H., M.H.; Anggota DPD-RI Yorrys Raweyai; ; Gubernur Provinsi Papua diwakilkan Biro Otsus, Fitalis Yumte; Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan; dan Tokoh Masyarakat Papua/Mantan Menteri Perhubungan RI Laksdya. TNI (Purn.) Freddy Numberi.

Lalu, Peneliti Otonomi Khusus Papua dari Universitas Gajah Mada Dr. Bambang Purwoko, M.A.; Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T.; serta Guru Besar IPDN (Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S., Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.). (des)***

Post Views: 419