ZONALITERASI.ID – Tim Kajian Strategis Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan & Putra Putri TNI POLRI (FKPPI) Jawa Barat, M. Husni Tamrin menanggapi statemen Pangdam III/Siliwangi, Mayjen Kunto Arief Wibowo terkait Pemilu 2024.
Mayjen Kunto Arief Wibowo menyampaikan opininya di salah satu media nasional pada 10 April 2023 dengan judul artikel “Etika Menuju 2024”.
Husni menyatakan, FKPPI sebagai bagian dari organisasi anak bangsa, senantiasa menjaga marwah perjuangan TNI-Polri serta memegang teguh nilai-nilai persatuan. FKPPI pun menganggap perlu menyikapi berbagai persoalan kebangsaan yang dinamis, khususnya terkait dinamika kontestasi politik yang terjadi saat ini.
“Termasuk polemik atas opini dari Pangdam III/SLW, Bapak Mayjen Kunto Arief Wibowo mengenai ‘Etika Menuju 2024,” tegas Husni, melalui statemen tertulisnya yang diterima ZONALITERASI.ID, pada Kamis (25/5/2023).
Adapun M. Husni Tamrin menyampaikan tiga rekomendasi atas opini dari Panglima Kodam III/Siliwangi tersebut.
Pertama, sikap dari lembaga Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan bahwa penyataan Mayjen Kunto Arief Wibowo dianggap melanggar UU TNI pasal 39 Ayat (2), di mana TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, adalah berlebihan.
“Karena setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika mereka dilantik, bersumpah setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan kesetiaan kepada siapapun, termasuk pada pemerintah sebagai penyelenggara negara sekalipun,” kata Husni.
Menurutnya, Mayjen Kunto Arief Wibowo berupaya mengajak masyarakat untuk menegakkan etika berpolitik menjelang Pemilu 2024. Maka tentu etika yang dimaksud adalah etika demokrasi yang mengutamakan kepentingan publik dan persatuan bangsa.
“Oleh karenanya, pernyataan Pangdam III/Siliwangi tidak bisa dikategorikan sebagai insubordinasi militer terhadap penyelenggara negara yang notabene politisi sipil,” tandasnya.
Kedua, Mayjen Kunto Arief Wibowo berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya etika dalam berkomunikasi politik, di mana dalam berpolitik seharusnya tidak boleh asal bicara karena harus dipertanggungjawabkan.
“Artinya, komunikasi politik yang tidak didasari dengan rasa tanggung jawab, sangat rentan membawa perpecahan yang berpotensi merusak persatuan Indonesia yang mengarah kepada disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Ketiga, ia menegaskan bahwa FKPPI mengecam keras pihak-pihak tertentu yang menggunakan opini tersebut seolah untuk menekan kekuatan politik tertentu.
Sebab, seluruh narasi ilmiah di dalam opini tersebut adalah sebagai pengingat bagi setiap anak bangsa agar mengedepankan etika dalam kontentasi politik 2024.
“Di mana persatuan bangsa di atas segalanya,” pungkas Husni.***
