ZONALITERASI.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung memastikan percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan pada tahun 2026. Adapun alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp 131 miliar.
“Fokus utama diarahkan pada pembangunan unit sekolah baru, relokasi sekolah terdampak sengketa, serta rehabilitasi ruang kelas yang tidak layak,” kata Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, Jumat, 23 Januari 2026
Asep mengungkapkan, salah satu prioritas mendesak adalah penyelesaian masalah SDN Bojongloa. Sekolah tersebut harus direlokasi setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kalah dalam putusan Mahkamah Agung terkait sengketa lahan.
“SDN 026 Bojongloa menjadi prioritas, karena kemarin kalah di putusan Mahkamah Agung, walaupun kami sudah PK (peninjauan kembali) beberapa kali. Tanahnya harus dibebaskan,” kata Asep.
“Kami pastikan lokasi baru untuk SDN 026 Bojongloa tidak jauh dari lokasi lama. Hal tersebut dilakukan agar tidak menyulitkan siswa,” sambungnya.
Kata Asep, selain pembenahan SD, Disdik Kota Bandung juga tengah mengejar pembangunan SMPN 75. Pembangunan ini krusial untuk mengakomodasi kebutuhan siswa di wilayah yang selama ini dikategorikan sebagai blind spot atau minim fasilitas sekolah negeri.
Selanjutnya Asep menyebutkan, anggaran Rp 131 miliar juga dialokasikan untuk menuntaskan sekolah-sekolah yang pembangunannya sempat mangkrak atau berhenti di satu hingga dua lantai.
Selain itu, perbaikan sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP yang kondisinya mengkhawatirkan.
Berdasarkan data yang direkap oleh Disdik Kota Bandung, tingkat kerusakan berat sekolah negeri di Kota Bandung mencapai 15%, sedangkan kerusakan sedang mencapai 30% dari total 274 SD dan 75 SMP negeri.
“Sekolah-sekolah yang berpotensi tidak layak, dikhawatirkan rubuh jika ada hujan terus-terusan atau angin, kami tuntaskan sekarang. Targetnya, seluruh perbaikan infrastruktur sekolah di Kota Bandung dapat rampung dalam kurun waktu dua tahun ke depan,” ucap Asep.
Tekan Angka Anak tidak Sekolah
Asep menuturkan, untuk menekan angka anak tidak sekolah di luar infrastruktur, Disdik Kota Bandung juga berupaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS). Mengacu kepada data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ada sekitar 20.000 ATS di Kota Bandung. Namun, hasil verifikasi faktual di lapangan menunjukkan angka riil sekitar 8.000 anak.
Untuk mengatasi hal tersebut Disdik menggandeng kewilayahan seperti camat dan lurah dengan metode “sisir”. Pola pembelajarannya pun dibuat fleksibel menyesuaikan kondisi anak.
“Sistem belajarnya nanti camat yang mencari tempat, tutornya kami sediakan. Yang jelas mereka sekolah dan punya ijazah, jangan sampai menghalangi kalau mau kuliah atau kerja,” kata Asep.
Asep mengakui adanya keterbatasan anggaran akibat kebijakan transfer keuangan pusat yang menyebabkan potensi kehilangan anggaran sekitar Rp 698 miliar. Kendati begitu, melalui efisiensi sebesar Rp 150 miliar, Disdik Kota Bandung tetap optimistis program prioritas dapat berjalan.
“Saya ingin targetnya setinggi langit. Artinya, angka ATS harus turun drastis,” ujar Asep. (haf)***
