Tata Jatinangor lewat Pendekatan Perkotaan, Pemkab Sumedang pun Berkantor di Unpad

2021 12 22 Penandatangan Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan 1
Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan Unpad Prof. Yanyan M. Yani, M.AIR., PhD, bersama Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan, di ruang Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur 35, Bandung, Rabu (22/12/2021), (Foto: Humas Unpad).

ZONALITERASI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang akan memanfaatkan ruangan di Bale Pabukon Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kampus Jatinangor sebagai tempat aktivitas tim koordinasi kawasan perkotaan Jatinangor.

Pemanfaatan ruangan tersebut disahkan melalui penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman dengan Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan Unpad Prof. Yanyan M. Yani, M.AIR., PhD, di ruang Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (22/12/2021).

Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan, Pemkab Sumedang telah menyusun Perda tentang kawasan perkotaan Jatinangor. Perda tersebut mengatur tentang penanganan Jatinangor dengan menggunakan pendekatan kawasan perkotaan.

“Beban Jatinangor begitu kompleks. Karena itu, Pemkab memberikan perhatian khusus kepada Jatinangor, khususnya terkait sampah, limbah, dan infrastruktur melalui pendekatan perkotaan. Namun, upaya ini bukan menjadikan Jatinangor sebagai kota baru,” katanya.

“Kawasan Jatinangor tetap di bawah koordinasi Pemkab Sumedang. Ini hanya sebuah sistem untuk men-treatment agar tata kelola pemerintah dalam melakukan penanganan dan pembanguan bisa akseleratif,” tambah Herman.

Dalam implementasi Perda tersebut, lanjutnya, Pemkab Sumedang sudah membentuk tim khusus. Agar memudahkan aktivitas, Pemkab Sumedang menerima peminjaman ruangan dari Unpad. Ruangan ini akan memudahkan tim untuk bekerja dan berkonsolidasi.

“Ruangan yang kita pinjam akan dimanfaatkan untuk konsolidasi Pemkab, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat Jatinangor dalam membahas persoalan Jatinangor dan solusinya. Nanti Pemkab yang akan memutuskan,” kata Herman. ***