ZONALITERASI.ID – Komisi X DPR RI mengecam keras serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada guru-guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat, 21 Maret 2025. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tragis itu dan menyebut serangan itu amat tak berperikemanusiaan.
Sebagai informasi, KKB membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo. Akibat serangan itu, satu orang guru sekolah dasar yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Rosalina Rerek Sogen meninggal.
Selain itu, terdapat tujuh korban lain yang terluka, terdiri dari tiga orang terluka berat dan empat lainnya mengalami luka ringan.
Adapun satu korban, yakni Irawati Nebobohan, bekerja sebagai tenaga kesehatan. Selebihnya merupakan guru, yaitu Doinisiar Taroci More, Paskalia Peni Tere Liman, Fidelis De Lena, Kosmas Paga, Vantiana Kambu, dan Penus Lepi.
Insiden ini juga menyebabkan evakuasi 46 guru dan tenaga kesehatan dari wilayah tersebut ke Wamena dan Sentani untuk alasan keamanan.
Menanggapi kejadian ini, Komisi X DPR menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan yang terdampak. Pihaknya juga mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan tersebut.
“Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak,” tulis Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, keterangan resminya, Senin, 24 Maret 2025.
Selanjutnya, Komisi X DPR mendorong agar pemerintah menempatkan personel keamanan di wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.
“Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan nakes di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan untuk menempatkan guru dan tenaga kesehatan di wilayah yang lebih aman.
“Pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat,” katanya.
DPR kemudian mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua. Adapun menyelesaikan ini agar dilakukan secara holistik.
“Tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Sampaian Belasungkawa, Mendikdasmen: Serangan tak Berperikemanusiaan.
Sementara Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, menyampaikan belasungkawa atas tewasnya guru akibat serangan KKB di Papua. Menurutnya, serangan itu amat tak berperikemanusiaan.
“Kami sampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya guru yang wafat karena serangan KKB. Itu merupakan tindakan kejahatan yang sangat tidak sesuai dengan perikemanusiaan,” ungkapnya, dilansir dari detikEdu, Senin, 24 Maret 2025.
Mu’ti mengatakan, akan menemui keluarga korban. Selain itu, korban akan diberikan bantuan material.
“Kami di Kementerian akan menemui keluarga korban di NTT dan berusaha untuk dapat memberikan bantuan secara material meski tidak banyak,” tuturnya.
Untuk mencegah kasus serupa terjadi, Kemendikdasmen telah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk memastikan keamanan guru-guru yang mengajar di daerah rawan konflik.
“Ke depan saya kira persoalan kekerasan yang dialami oleh guru ini kami harapkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kami juga sudah komunikasi dengan pihak keamanan dan berusaha untuk ke depannya karena banyak persoalan yang dihadapi guru justru yang bekerja di daerah tertentu khususnya di Papua,” kata Mu’ti.
Bentuk pengamanan ini dilakukan lewat relawan pendidik. Nantinya akan ada TNI atau polisi yang dilatih untuk mengajar. Adapun peran TNI dan polisi mendidik ini bersifat sukarelawan.
“Nanti kita kerja sama dengan TNI untuk ada program namanya TNI Mendidik yang itu ternyata sudah dimulai masa sebelumnya, 2019 sudah dimulai. Dan kami juga sudah bicara dengan Pak Kapolri untuk juga ada keterlibatan Polisi Mendidik,” katanya. ***
