ZONALITERASI.ID – Komisi X DPR RI menyambut baik pembahasan RUU Daerah dan mendorong agar pembahasannya segera dimulai pada masa pemerintahan selanjutnya.
“Diperlukan waktu setidaknya dua tahun untuk merampungkan pembahasan sebuah RUU. Saya harap semoga segera terealisasikan,” kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Adrianus Asia Sidot, dilansir dari laman resmi Kemendikbudristek, Selasa, 9 April 2024.
Anggota KomisI X DPR RI lainnya, Zainuddin Maliki, mengatakan, RUU Bahasa Daerah sifatnya sangat strategis sehingga harus segera dituntaskan. Karena bahasa daerah adalah berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman.
“Bahasa Daerah adalah salah satu akar budaya kita. Bahasa Daerah juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni di tengah tengah keragaman budaya masyarakat lokal kita,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Abdul Fikri Faqih, dari Fraksi Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan agar Undang-Undang Bahasa Daerah harus memiliki kekhasan. Terutama pada penekanan pelestarian atau eksistensi Bahasa Daerah itu sendiri.
“Saya kira ini harus kita usahakan dan sepakati bersama juga,” terangnya.
11 Bahasa Daerah Indonesia Punah
Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa menjelaskan 11 bahasa daerah Indonesia telah alami kepunahan, 19 bahasa dalam keadaan rentan, 3 bahasa mengalami kemunduran, 5 bahasan dalam kondisi rentan dan 25 bahasa daerah terancam punah.
Bahasa yang kini punah itu mayoritas berada di wilayah bagian timur Indonesia, seperti bahasa Tandia (Papua Barat), Mawes (Papua), Kajeli (Maluku), Piru (Maluku), Moksela (Maluku), Palumata (Maluku), Ternateno (Maluku Utara), Hukumina (Maluku), Hoti (Maluku), Serua (Maluku), dan Nila (Maluku).
Melihat keadaan ini, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan komitmennya dalam perlindungan dan pengembangan bahasa daerah serta upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten.
Hal ini akan diwujudkan melalui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bahasa Daerah dan seluruh program yang digodok Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). ***
