ZONALITERASI.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, masih mencari formula yang tepat terkait Ujian Nasional (UN). Karena kebijakan tidak bisa diambil secara mendadak di tengah tahun ajaran.
Menurut Mu’ti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih berada di masa transisi mengingat Menteri Mu’ti baru dilantik pada 21 Oktober 2024. Namun, sebuah kebijakan harus segera diambil agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Sebagaimana masa transisi, memang harus ada kebijakan yang kita ambil (agar) kemudian tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya,” kata Mu’ti, di Jakarta, Selasa, 19 November 2024, dilansir dari detikEdu.
Menurut Mu’ti, masalah UN tidak bisa diambil secara semena-mena. Berdasaran pengalamannya sebagai ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibubarkan Nadiem Makarim pada tahun 2021, persiapan UN dilakukan paling tidak setengah tahun.
“SMA itu kan ujian di bulan Maret atau April biasanya. Nah ini (menghitung dari bulan November 2024) waktunya sudah sangat mepet ini. Tapi nanti kita tetap cari formula (baiknya) bagaimana,” katanya.
Mu’ti menambahkan, idak hanya UN, pengkajian juga masih dilakukan pada kurikulum yang akan digunakan Kemendikdasmen ke depan. Satu hal yang sudah ditawarkan Mu’ti adalah pendekatan pembelajaran baru yakni deep learning.
Ia menegaskan deep learning bukanlah kurikulum tetapi pendekatan belajar. Sehingga publik harus mencermati agar tak salah kaprah.
“Mungkin kami nanti akan menawarkan pendekatan baru dalam pembelajaran yang saya sebut dengan deep learning itu. Tapi itu bukan kurikulum ya, itu pendekatan belajar. Ini learning approach gitu bukan kurikulum (seperti) yang beredar di medsos,” pungkasnya.
8 Isu Pendidikan
Sementara itu, pada Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) 8 Kajian Kebijakan Pendidikan, di Jakarta, Selasa, 19 November 2024), Mendikdasmen, menyebutkan, ada 8 isu pendidikan yang mengemuka di ruang publik saat ini. Ke-8 isu pendidikan tersebut yaitu:
1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi
2. Ujian Nasional
3. SMK Masa Depan
4. Artificial Intelligence (AI) untuk pendidikan
5. Guru Penggerak
6. Kurikulum Merdeka
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
8. Sekolah Unggul.
“Ujian Nasional dan Kurikulum Merdeka telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian masyarakat. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dikaji agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik,” kata Mu’ti. (des)***
