ZONALITERASI.ID – Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jabar mengesahkan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Sabtu, 19 Juli 2025. Pengesahan ini disambut positif oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD yang sudah bekerja keras sehingga sekarang visinya menjadi sama, yaitu Jawa Barat Istimewa,” ujar Dedi, usai sidang paripurna.
Dedi menekankan, keselarasan visi antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi penting dalam menjalankan arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyebutkan sejumlah fokus strategis dalam RPJMD tersebut, salah satunya adalah penataan ulang struktur desa sebagai respons atas ketimpangan jumlah penduduk antardesa yang begitu timpang.
“Pertama, yaitu pemekaran atau penggabungan desa. Karena ada desa yang penduduknya hanya 2.000, ada yang 150.000. Ini kan disparitas, nggak beres. Harus segera dibenahi,” kata Dedi.
Dedi mengusulkan konversi status desa menjadi kelurahan bagi wilayah yang telah berkembang menjadi kawasan urban. Ia menyebut masih banyak desa yang secara karakteristik sudah urban, namun secara administratif tetap berstatus desa.
“Banyak daerah desa yang sudah dihuni kaum urban, karakternya urban tapi statusnya desa. Ini nggak cocok. Perlu diubah,” ucap Dedi.
Perampingan BUMD
Selain fokus pada desa, RPJMD juga menggariskan langkah strategis dalam merampingkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Dedi, pengelolaan BUMD harus lebih efisien dan terpusat agar tidak tumpang tindih.
“Saya cukup satu BUMD saja dengan satu bjb. Tidak berantakan seperti sekarang yang tersebar di mana-mana,” ucapnya.
Isu Lingkungan
Isu lingkungan tak luput dari perhatian. Dedi menyoroti pentingnya tata kelola karbon demi keadilan antarwilayah. Ia berharap daerah pertanian dan pegunungan mendapatkan perlakuan insentif setara dengan daerah industri.
“Daerah penghasil padi juga harus diberi insentif. Bukan hanya harga padinya, tapi daerahnya juga. Supaya orang tetap mau bersawah karena itu kebutuhan pangan,” kata dia.
Dedi memastikan seluruh isi RPJMD telah mendapat persetujuan dewan dan tidak mencakup pembahasan perubahan provinsi. ***
