Oleh Dinn Wahyudin
JAGAT raya terguncang. Pada awal Juni 1993, badan dunia UNESCO mengumumkan memberi penghargaan Avicenna Award atau Medali Ibnu Sina kepada Presiden Soeharto dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintah RI dipandang mampu melakukan terobosan dalam peningkatan layanan pendidikan dasar di Indonesia. Hal yang membanggakan, Direktur Jenderal UNESCO, Prof. Federico Mayor datang sendiri ke Jakarta untuk menyerahkan penghargaan yang prestisius tersebut. Tampaknya apresiasi UNESCO terhadap capaian pendidikan dasar pada tahun 1993, bisa dijadikan pemicu bagi capaian pendidikan nasional dan menjadi inspirasi pada peringatan Hardiknas periode berikutnya, termasuk pada Hardiknas 2026.
Pertama, peringatan Hardiknas 1993 antara lain ditandai dengan apresiasi UNESCO atas capaian pembangunan pendidikan nasional dalam 20 tahun terakhir (1973 -1993). Pak Harto dalam kapasitas Presiden Republik Indonesia dipandang sebagai sosok negarawan tangguh yang mampu melakukan terobosan inovatif dan massal guna memberantas “Tiga Buta” yaitu buta aksara & buta angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. Pemerintah Indonesia diapresiasi karena mampu melakukan terobosan kebijakan untuk mencerdaskan masyarakat dari kegelapan buta huruf buta aksara menjadi masyarakat yang mulai melek pengetahuan dasar. Dalam pandangan UNESCO, Indonesia telah menjadi model negara yang patut diadopsi oleh negara berkembang lainnya dalam mengatasi kebodohan dan keterbelakangan masyarakat.
Kedua, nama Avicenna itu sendiri yang dijadikan simbol ilmu pengetahuan. Namanya diabadikan sebagai award UNESCO. Ia merupakan seorang ilmuwan muslim kaliber dunia hidup tahun 980-1037. Ia dikenal sebagai filosof, ilmuwan kedokteran kelahiran Persia (Iran). Pemikiran klasik Ibnu Sina yaitu “kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan.” Gagasan ini memiliki relevansi kuat dalam konteks pendidikan saat ini, khususnya dalam membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berketahanan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan stabilitas emosional, daya tahan (resilience), dan karakter murid dalam menghadapi kompleksitas perubahan zaman.
Ketiga, Sekolah Dasar (SD) Inpres sangat melegenda. Program ini berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Pada tahap pertama, Pemerintah telah berhasil membangun 6.000 SD dengan fasilitas minimal dan pengadaan Guru SD yang berkualifikasi lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau sederajat. Hingga tahun 1994 telah dibangun 150 ribu SD tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Selain Program SD Inpres, Pemerintah juga merintis SD Pamong pada tahun 1975, SD Pamong ini diperuntukan bagi anak putus sekolah, untuk menuntaskan studi di Sekolah Dasar. Secara nasional, kebijakan pembangunan SD Inpres 1973 -1994 telah memberikan kesempatan anak usia SD untuk bisa menuntaskan wajib belajar 6 tahun. Investasi kebijakan SD Inpres inilah yang diapresiasi UNESCO. Program nasional ini telah dijadikan success story bangsa Indonesia untuk adopsi bangsa lain.
Hardiknas 2026
Semangat Avicenna Award yang diberikan UNESCO pada tahun 1993 menegaskan pentingnya komitmen kolektif dalam memperluas akses pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Keberhasilan Indonesia pada masa itu tidak semata-mata bertumpu pada kebijakan pemerintah, melainkan juga pada keterlibatan berbagai elemen bangsa—guru, masyarakat, dan institusi sosial—dalam mengatasi buta aksara dan keterbelakangan pendidikan. Spirit inilah yang menemukan relevansinya kembali dalam tema Hardiknas 2026, yakni Partisipasi Semesta bahwa peningkatan mutu pendidikan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi luas seluruh pemangku kepentingan.
Keberhasilan program pendidikan dasar pada era 1973–1993, menunjukkan bahwa pemerataan akses merupakan fondasi awal menuju pendidikan yang inklusif. Dalam konteks Hardiknas 2026, hal tersebut menuntut langkah yang lebih progresif, yaitu tidak hanya memastikan akses, tetapi juga menjamin kualitas dan keadilan pembelajaran bagi semua kelompok, termasuk masyarakat marginal dan wilayah tertinggal. Semangat pemerataan yang dahulu bersifat kuantitatif kini harus ditransformasikan menjadi pemerataan yang berkualitas (equity-based education).
Relevansi lain terletak pada dimensi nilai dan filosofi ilmu pengetahuan yang diwariskan Ibnu Sina. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, ketenangan berpikir, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks Hardiknas 2026, hal ini selaras dengan upaya memperkuat pendidikan karakter dan kompetensi sosial-emosional sebagai bagian integral dari mutu pendidikan yang holistik dan inklusif.
Jika pada tahun 1993 Indonesia menjadi model global dalam perluasan akses pendidikan dasar, maka pada tahun 2026 Indonesia memiliki peluang untuk kembali tampil sebagai rujukan dunia dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan menghidupkan kembali semangat inovasi, keberpihakan, dan kolaborasi lintas sektor, partisipasi semesta bukan sekadar slogan. Ini menjadi strategi nyata untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa memperoleh pendidikan bermutu. Itulah esensi partisipasi semesta sesungguhnya. ***
Dinn Wahyudin, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
