ZONALITERASI.ID – Guru Besar Ekonomi Mikro, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S., mengatakan, efisiensi penggunaan energi, perlindungan terhadap masyarakat melalui BBM bersubsidi, serta percepatan swasembada energi menjadi solusi utama untuk menghadapi gejolak harga energi global yang semakin dinamis.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Eeng menyikapi langkah Pertamina untuk menaikkan harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250/liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000/liter per 10 Juni 2026.
“Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi global, khususnya meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang berdampak pada biaya impor energi. Dalam perspektif ekonomi mikro, kedua faktor tersebut secara langsung memengaruhi struktur biaya dan pembentukan harga BBM di dalam negeri,” ujar Prof. Eeng Ahman, Jumat, 12 Juni 2026.
“Dalam teori ekonomi, ketika suatu barang menjadi makin langka atau biaya memperolehnya meningkat, maka harga cenderung naik. Begitu pula untuk barang impor, pelemahan nilai mata uang domestik akan meningkatkan biaya pengadaan. Karena itu, kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah memberikan tekanan yang kuat terhadap harga BBM di dalam negeri,” sambungnya.
Memengaruhi Perilaku Konsumsi Masyarakat
Prof. Eeng mengungkapkan, kenaikan harga BBM, tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya produksi, tetapi juga memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Masyarakat cenderung menyesuaikan pola pengeluaran dan mobilitasnya ketika biaya energi meningkat. Di sisi lain, pelaku usaha, terutama UMKM yang bergerak pada sektor transportasi, kuliner, dan jasa pengantaran, menghadapi kenaikan biaya operasional yang berpotensi menekan produktivitas usaha.
Dalam konteks tersebut, Prof. Eeng menekankan bahwa efisiensi penggunaan energi menjadi langkah yang paling realistis untuk dilakukan dalam jangka pendek. Upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna mengurangi dampak kenaikan biaya energi terhadap aktivitas ekonomi.
“Dalam jangka pendek, yang paling realistis adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah,” katanya.
Selain efisiensi, Prof. Eeng juga menekan perlunya menjaga stabilitas BBM bersubsidi sebagai instrumen perlindungan sosial. Menurutnya, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi kelompok rentan, termasuk pelaku UMKM.
Di tengah kondisi tersebut, Prof. Eeng memahami penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan Pertamina sebagai langkah yang rasional dari perspektif ekonomi. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam mekanisme pasar, Pertamina perlu menjaga keberlanjutan usaha dan menghindari tekanan kerugian akibat fluktuasi harga energi global. Namun demikian, sebagai badan usaha milik negara, Pertamina juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Ketahanan Energi Nasional
Prof. Eeng menuturkan, solusi paling mendasar untuk mengurangi dampak gejolak harga minyak dunia adalah memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas produksi energi domestik, memperluas pembangunan kilang minyak, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi nasional agar ketergantungan terhadap pasar global dapat dikurangi secara bertahap.
“Dalam jangka panjang pemerintah harus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi energi domestik dan upaya mencapai swasembada energi. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi global di masa mendatang,” ucapnya.
Prof. Eeng menambahkan, penguatan ketahanan energi perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan pangan dan sektor produktif lainnya. Dengan fondasi ekonomi yang lebih mandiri, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi ketidakpastian global. (des)***
