ZONALITERASI.ID – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) membantah klaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menyebutkan sudah bekerja sama dengan 751 sekolah swasta dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Dalam program bertajuk Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) itu, sekolah swasta disiapkan untuk menampung puluhan ribu calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menawarkan bantuan pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta mitra pemerintah. Skema bantuan yang disiapkan meliputi Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa serta bantuan biaya pendidikan bulanan sebesar Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
Menurut Agus, hingga saat ini pihaknya belum melihat bukti konkret bahwa ratusan sekolah tersebut telah menyetujui kerja sama yang ditawarkan pemerintah.
“Itu kami dari BMPS menyatakan bahwa itu adalah masih hoaks ya, itu tidak betul. Karena kami punya datanya,” ujar Agus saat memberi pernyataan, Rabu, 17 Juni 2026.
Agus meminta pemerintah membuka daftar sekolah yang disebut telah bergabung dalam program tersebut agar dapat diketahui publik.
“Kalau 751 itu ada, silakan ditunjukkan ke publik bukan ke kami. Tunjukkan ke publik sekolah mana saja yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dari 751 sekolah swasta tadi,” katanya.
Agus menuturkan, kerja sama tersebut belum bisa dikatakan berjalan karena hingga saat ini pihaknya masih mempelajari skema yang ditawarkan pemerintah.
“Untuk SSK itu kita masih mempelajari ya, karena kemarin kan juga baru contoh ada dua yang ditandatangani,” ucap Agus.
Menurut Agus, pemerintah seharusnya melibatkan organisasi yang menaungi yayasan dan penyelenggara sekolah swasta sebelum mengumumkan kerja sama tersebut.
“Pemerintah seharusnya kalau memang mau mengklaim, karena kami itu adalah Badan Musyawarah Perguruan Swasta, organisasi pemilik ataupun yayasan penyelenggara sekolah swasta, harusnya kami juga diajak bicara gitu,” ucapnya.
Tolak Bantuan Rp100 Ribu per Bulan
Terkait besaran bantuan yang ditawarkan pemerintah kepada sekolah swasta, Agus mengatakan, bantuan DSP Rp1,5 juta dan SPP Rp100 ribu per bulan tidak realistis untuk menopang operasional sekolah swasta.
“Kami dari BMPS menyoroti kontribusi pemerintah menyangkut SSK ini, yaitu DSP 1,5 juta dan SPP 100 ribu. Menurut hemat kami ini sangat tidak relevan ya. Jadi uang 100 ribu untuk SPP ini untuk operasional sekolah swasta sangat tidak mencukupi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sekolah swasta memiliki berbagai kebutuhan operasional yang harus dipenuhi, mulai dari gaji guru hingga biaya rutin sekolah.
“Sekolah swasta itu kebutuhannya banyak. Untuk gaji guru, untuk biaya operasional, terus macem-macem lah untuk membayar listrik dan lain sebagainya,” katanya.
BMPS juga mempertanyakan informasi yang menyebut sekolah swasta tidak diperbolehkan lagi memungut biaya tambahan dari siswa setelah menerima bantuan pemerintah.
“Sekarang bagaimana kalau dengan SPP 100 ribu tapi kita tidak bisa memungut lagi. Ini kan kalau tidak salah kemarin ada informasi bahwa dengan DSP 1,5, SPP 100 ribu, sekolah tidak diperkenankan memungut lagi,” ujarnya.
Kualitas Pendidikan Menurun
Agus mengungkapkan, persoalan utama bukan hanya soal nominal bantuan, melainkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di sekolah swasta.
Dia menilai jika sekolah dipaksa beroperasi dengan dukungan anggaran yang minim, maka kualitas layanan pendidikan berpotensi menurun.
“BMPS menolak DSP 1,5 juta dan SPP 100 ribu karena itu akan menurunkan kualitas pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi kualitasnya juga harus kita jaga. Dan kualitas pendidikan hal yang paling utama adalah menyangkut keuangan,” ujar Agus.
Dia mengingatkan jangan sampai sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan murid justru semakin terbebani dengan skema yang dinilai tidak masuk akal secara finansial.
“Jadi jangan sampai sekolah swasta yang sudah terjepit ini dimanfaatkan. Mentang-mentang mungkin muridnya ada sekolah-sekolah yang sedikit, mereka dimanfaatkan, justru tambah tercekik mereka nanti,” ucapnya. (des)***
