ZONALITERASI.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan buka tahun 2026. Adapun untuk tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 53 titik Sekolah Rakyat akan beroperasi. Mayoritas bangunan sekolah merupakan aset Kemensos.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan, saat ini sebanyak 80 titik lokasi calon Sekolah Rakyat lainnya tengah disurvei, termasuk soal kelayakan penggunaannya.
“Di samping yang 53 itu sudah ada 80 lagi yang sedang kita survei. Ya kalau memungkinkan kita tambahkan tahun ini. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, tahun depan. Tapi insya Allah, mudah-mudahan target kita tahun depan itu sudah bisa 200 titik dimulai. Tapi tahun ini ya sekaligus kita untuk jadikan bahan evaluasi tahun depan,” kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, di sela kegiatan Desk Sekolah Rakyat dengan K/L terkait Rakyat dan pemda di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta, Kamis 17 April 2025.
“Sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” imbuhnya.
Gus Ipul menjelaskan, Desk Sekolah Rakyat sedang dibuka sebagai koordinasi dan finalisasi perencanaan antara satgas di pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Diharapkan semua bisa mengerti dengan rinci hal-hal apa yang dipersiapkan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Misalnya dari sarana-prasarana yang dibutuhkan apa saja. Mulai dari tanah, luas minimalnya berapa, kemudian perizinannya, kemudian surat-suratnya dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat sebagaimana rancang bangun yang sudah dibuat oleh Kementerian PU dan disetujui oleh Presiden,” imbuhnya.
Sekolah Rakyat Baiknya di Bawah Kemendikdasmen
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, menyarankan agar Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mengatakan, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, juga menyatakan guru Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.
“Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” kata Esti, dalam keterangannya, Selasa, 15 April 2025.
Merespons pandangan tersebut, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan, Kemensos bersama Kemendikdasmen dan K/L serta pemda bersinergi dalam percepatan Sekolah Rakyat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025.
Terkait responsnya terhadap program Sekolah Rakya, Esti Wijayati menuturkan, mendukung program Sekolah Rakyat untuk mengatasi masalah pendidikan berkualitas yang merata jenjang SD-SMA dan kemiskinan ekstrem.
“Konsep sekolah asrama juga akan banyak membantu menjawab masalah kesulitan akses ke sekolah dan mencukupi semua kebutuhan sehari-hari siswa. Cara ini akan efektif mendukung pembentukan prestasi akademik maupun karakter siswa,” pungkasnya. ***
Sumber: detikEdu
