ZONALITERASI.ID – Di tengah momen Milangkala ke-13 Kabupaten Pangandaran, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendorong Pemkab agar semakin gencar melakukan penanaman pohon kelapa, khususnya di kawasan pesisir.
“Langkah ini strategis karena berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata daerah,” kata Asep, di kawasan wisata Pangandaran, Rabu, 22 Oktober 2025.
Asep menuturkan, Pemkab perlu menyiapkan kawasan khusus atau hamparan pohon kelapa yang tidak hanya bermanfaat bagi kebutuhan industri tapi juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru yang ikonik.
“Kalau dikelola dengan baik, kawasan kelapa ini bisa jadi daya tarik wisata baru. Tidak akan kalah dengan yang ada di Thailand,” kata Asep.
Ia mengungkapkan, program penanaman dan peremajaan pohon kelapa sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar.
Ketersediaan bibit yang melimpah di wilayah Pangandaran menjadi modal awal yang kuat untuk merealisasikan program tersebut.
“Bibit kelapa banyak, tinggal kemauan dari Pemkab saja untuk serius mengembangkannya,” ujarnya.
Menurut Asep, pohon kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hampir seluruh bagian pohon kelapa memiliki manfaat ekonomi. Mulai dari janur, buah, sabut, hingga batangnya dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah.
“Janurnya saja sangat bermanfaat. Buahnya bisa diolah untuk industri makanan dan minuman, daunnya juga punya nilai ekonomi. Semuanya bisa dimanfaatkan,” tutur Asep.
Asep menyebutkan, janur kelapa asal Pangandaran saat ini bahkan sudah dikirim ke Bali untuk keperluan upacara adat. Namun, kualitas belum optimal sehingga masih perlu pembinaan dari pemerintah daerah.
“Beberapa kali janur kita dikembalikan karena kualitasnya belum bagus. Artinya, pemerintah daerah perlu hadir untuk membina dan mendukung petani kelapa agar hasilnya memenuhi standar,” ujarnya.
Asep menambahkan, pihaknya mendorong agar Pemkab Pangandaran menyusun peta jalan (roadmap) penanaman pohon kelapa secara terencana dan berkelanjutan.
“Program semacam ini tidak boleh hanya bergantung pada dukungan dari perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility), melainkan harus menjadi program prioritas pemerintah daerah,” pungkasnya. ***
